BAGIKAN

Bangun tidur pada 10.00 WIB mendapat kabar tak enak dari kampus sebelah. Tepatnya tempat teman saya menuntut ilmu —katanya, Universitas Negeri Jember (Unej). Surat Kabar tersebar luas dengan cepat. “Dua mahasiswa tertangkap polisi karena buat grafiti PKI“. Dan teman-teman saya sibuk memperlihatkan hasil fotonya tentang stensil gambar dengan cat merah berbentuk ‘palu arit’ di pagar Unej Medical Centre.

Kejadian ini mengingatkan saya pada penjual bakso dan siomay di pertigaan jalan menuju IAIN Jember.

“Lo, kamu belum lulus le?” tanya penjual itu.

“Belum pak”

“Kamu jurusan apa kok belum lulus?”

“Hukum pak”

Dia tertawa. “Owalah le. Di negara kita itu 101 masalah. Kamu malah kuliah di hukum. Mau hukumi apa?”

Penjual bakso dan siomay satu ini keren menurut hemat saya. Dia mempunyai jiwa-jiwa kakak aktipis yang cenderung pesimis terhadap aturan kampus, birokrat, maupun pemerintah. Terlepas dari itu, dia telah memberikan saya inspirasi terhadap apa yang terjadi pada teman saya di Unej kali ini.

  1. Kampus = Produsen Tempe

Unej telah melakukan kesalahan yang cukup fatal saat ada stensil dari mahasiswa dan seketika melaporkan ke pihak kepolisian. Begitu reaksioner dan gegabah, mungkin. Tanpa ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan telebih dahulu. “Nak, kamu itu tak boleh lakukan stensil di pagar kampus. Apalagi itu berbentuk palu arit. Ra apik nak. Mengko lak mbeling tak jewer piye?”. Obrolan seperti itu tak ada sama sekali. Lapor polisi urusan selesai. Gundulmu gan. Kamu kira ini kampus kayak pegadaian po? hufftt~

  1. Kampus = Penjara

Ruang gerak mahasiswa tak selayaknya dibatasi, terlebih dikungkung dengan berbagai aturan kampus yang menghambat proses kreatifitas mahasiswa. Hanya segelintir orang yang berani bilang kalau PKI tak salah, melainkan benar. Hanya sebiji jagung yang terlindas kenangan dan pecah. Ingat itu gaes. Sudah menjadi kegilaan sistem yang akan secara otomatis bilang salah, saat lambang yang mirip PKI muncul di zaman —yang katanya— penuh demokrasi ini. Kebebasan berekspresi dijegal. TAP MPRS No. XXV/1966 tak perlu dihapus, karena dijegal dengan TAP No.I/MPR/2003. eh~ Siapa yang membenarkan stensilan pak Humas? Gundulmu. Mbok ya dipikir ini masih wilayah kampus. PR III bilangnya mahasiswa itu anak. Tapi yang muncul bukan sikap kebapakan, malah sifat kekanak-kanakan. Dikit-dikit lapor. eh~ Orang tua itu mikir, bukan jungkir koprol ala main perang-perangan gan.

  1. Kampus = Rumah

Sewajarnya kampus memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang —akhir-akhir ini— mereka sebut sebagai anaknya. Tak wajar saat mahasiswa mendapat batasan dalam ruang gerak kreatifitasnya di rumah mereka sendiri. Menjadi kewajiban kampus memposisikan para birokrat untuk menjadi fasilitator antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan birokrat. Bentuknya simpel gan. Memberikan ruang dialogis seluas-luasnya kepada para mahasiswa. “Mahasiswa itu bukan siswa. Bukan lagi waktunya dituntun dan dituntut satu perspektif,” kata teman saya.

Atas tindakan yang dilakukan oleh kampus Unej kepada mahasiswanya yang melakukan stensilan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian, disitu saya merasa syedy. Betapa kampus yang seharusnya menjadi tempat para kaum terdidik dan intelektual. Malah berubah menjadi pos pengaduan. Ini kampus po pos kamling?

Nikmat tuan manalagi yang kau dustakan?

Kebebasan ekspresi ada batasnya. Saat —terpaksa— dirasa melewati batas gunakan cara kekeluargaan, bukan main lapor, lapor, dan lapor. “Kowe iku wes gedi. Lak wani ayo duel. Ojo mung wadul nang wong tuwomu,” ucapan anak-anak tetangga yang akan tengkar. Masa intelektual macam Humas Unej kok sifatnya kekanak-kanakan, apa tidak malu sama kucing?