BAGIKAN

Panggil saja saya Car Patrol. Baru-baru ini, muncul kabar buruk yang menyebut saya terlibat dalam aksi kekerasan di sebuah kampus. Lewat tulisan ini, saya ingin memberikan klarifikasi agar kabar ini tidak dipolitisasi oleh siapa pun.

Saya memang terbilang sering ke kampus tersebut. Di sana saya mendapat tempat yang cukup istimewa di hadapan siapa pun manusia yang ada di kampus. Bahkan, di kalangan sejenis, saya selalu diberikan tempat istimewa. Kalau ada yang berani mengambil tempat yang biasanya saya gunakan, bisa-bisa orang yang punya kedudukan tertinggi di kampus ini akan turun tangan.

Ya, saya memang memiliki hubungan spesial dengan orang nomor satu di kampus ini. Meski saya selalu memanggilnya dengan panggilan formal: bapak, itu tidak membuat hubungan kami semata struktural seperti atasan-bawahan atau bapak-anak atau sejenisnya. Hubungan kami partner yang egaliter: saya butuh beliau dan beliau butuh saya.

Saya telah dan akan selalu setia menemaninya, meski saat dia hendak bepergian tidak bersama saya. Atas loyalitas ini, suatu hari, beliau memberi saya julukan: Car Patrol. Hal ini membuat saya bahagia. Bukan karena nama asli saya tidak keren, bukan. Nama saya cukup keren, kok. Cuma, saya lebih suka nama Car Patrol saja.

Di tengah ramainya pemberitaan yang menyudutkan saya dan partner saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya ingin berkata bahwa tuduhan itu jahat. Bagaimana tidak, orang-orang menyebut kami menabrak mahasiswa. Padahal yang sesungguhnya terjadi saya hanya berjalan perlahan dan kebetulan bertatap dengan mereka. Nah, pada waktu berjalan itu, mereka tidak mau minggir. Jadilah bagian depan badan saya dan bagian depan badan para mahasiswa bertemu. Masak seperti ini bisa dikatakan menabrak?

Saya yakin badan para mahasiswa itu penuh keringat dan tidak baik untuk badan saya. Saya dengar, kejadian di mana membuat saya difitnah itu adalah hari keempat mereka melakukan aksi demo di kampus untuk menolak diterapkannya uang pangkal. Bayangkan, empat hari demo di kampus pasti membuat mereka penuh dengan keringat. Sudah begitu, jas almamater mereka pasti tidak juga diganti atau sekadar dicuci malam harinya. Di sisi lain, pagi hari sebelumnya saya berangkat ke kampus dalam kondisi wangi dan bersih. Jelaskan, dalam kejadian ini siapa yang dirugikan?

Sewaktu detik-detik kejadian, partner saya bilang kalau ia enggan keluar dan meminta saya untuk terus jalan. Hati kecil saya sempat bergejolak mendengar para mahasiswa yang berteriak kesakitan. Namun, sebagai orang dengan kedudukan tinggi, beliau pasti sudah memikirkannya dengan matang. Jadi, sebagai loyalisnya, tentu melaksanakan apa yang jadi perintah. Pilihan beliau ini pasti adalah langkah paling humanis yang terlintas di benaknya.

Saya juga yakin kalau beliau sudah memikirkan waktu yang tepat untuk bertemu mahasiswa. Masak iya, ada seorang rektor tidak mau meladeni para mahasiswanya yang berhari-hari menuntut keadilan di bulan Ramadan, sampai pingsan karena bentrok segala?

Mungkin benar ada mahasiswa yang kemudian pingsan waktu kejadian. Namun Anda tentu tak bisa menyalahkan saya dan partner saya. Saya tidak melakukan gerakan yang cepat reaktif seperti mereka. Masak hanya karena mau diterapkan uang pangkal saja terus demo tak berkesudahan. Mereka seolah tidak tahu saja kalau mau dapat pendidikan yang layak itu ya memang harus bayar mahal. Ono rego, ono rupo.

Kita ini kan hidup di zaman neolib, meminta pemangku kepentingan menihilkan biaya pendidikan tentu wacana konyol. Masak apa-apa minta negara yang bayarin. Mbok jangan naif begitu menafsirkan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Lagian, sistem uang pangkal ini memang sudah tepat kok. Masyarakat, lewat kantong para orang tua/wali/orang yang menjamin hidup para mahasiswa, tentu harus ikut serta dalam pembiayaan kampus. Masyarakat Indonesia yang mayoritas ekonominya sudah sampai tahap kaya ini tidak mungkin tidak bisa masuk ke kampus hanya karena perkara biaya. Pasti tidak kredibel itu kalau ada yang bilang ketimpangan kaya-miskin di Indonesia masih tinggi. Jadi tidak mungkin lah kalau kebijakan ini adalah komersialisasi pendidikan.

Terus ada lagi yang bilang kalau penarikan uang pangkal itu sudah menyalahi prinsip dasar Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah sistem pembayaran di mana semua mata anggaran pembiayaan mahasiswa akan diakumulasi dan dibagi dalam sekali pembayaran tiap semester agar tidak terjadi pungutan-pungutan yang lain.

“Uang Kuliah Tunggal kok masih pakai uang pangkal, ya sudah tidak ‘tunggal’ lagi namanya. Dulu itu, UKT muncul biar orang-orang tidak lagi terbebani dengan uang masuk yang besar di awal kuliah lho, sekarang malah ada uang pangkal.”

Mungkin orang yang ngomong seperti ini belum tahu kalau UKT dengan uang pangkal sudah dilegalkan oleh pemerintah lewat Peraturan Menristekdikti Nomor 39 tahun 2017, tepatnya di pasal 8. Sebelum mengeluarkan aturan itu, tentu pemerintah sudah selesai dengan tafsir “tunggal” dan “tidak tunggal”. Dan karena pendidikan di Indonesia memang tidak demokratis, tentu tafsir pemerintah harus lebih dipercaya ketimbang orang-orang ini.

Akhir kata, saya sampaikan kepada semua mahasiswa yang masih menolak uang pangkal, semoga tindakan “teror” saya dan partner saya kemarin bisa membuat kalian takut. Membuat kalian kecil nyalinya. Membuat kalian tahu bagaimana kekuasaan bisa bertindak dan membuat kalian berhenti mengkritik kebijakan kampus. Meski kami melakukan teror, cap “teroris” tidak akan kami sandang karena media-media mainstream hanya akan memberikan cap itu kepada mereka yang melakukannya dengan bom atau sejenisnya. Pejabat negara yang melakukan teror tentu tidak bisa disebut teroris. Teror macam ini sudah sesuai SOP!

Salam, Mobil Penguasa.