BAGIKAN

Masuk sekolah impian adalah keinginan setiap kita. Dulu. Sebelum terkontaminasi oleh virus revolusi, aneka ideologi, bacaan buku kiri, diskusi warung kopi, dan yang tak kalah penting: Patah Hati.

Sekolah impian memang relatif, tidak ada parameter yang pas untuk menilai suatu sekolah termasuk impian sejuta dedek atau bukan. Namun, sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sarana prasarana memadai dan ‘nama’ yang dikenal pasti ramai peminatnya. Untuk semua ini, calon wali murid harus siap merogoh kocek cukup dalam –sekalipun tak sedalam perasaanku padamu, eak– agar anak/adik/keponakannya (terserah ya asal bukan anak tetangga) bisa sekolah di sekolah impiannya.

Jika sekolah sudah punya ‘nama’ di hati penggemarnya, para orang tua akan berbondong-bondong menyerbu sekolah yang dituju, bukan untuk demo atau tawuran ya, melainkan untuk menyekolahkan anaknya. Tak peduli seberapa mahal harus membayar, seberapa jauh yang harus ditempuh. Gunung didaki, lautan diseberangi, kaki dikepala dan kepala dikaki. Semua demi bisa masuk sekolah yang diingini. :p

Namun tahukah kalian wahai pembaca yang budiman. Sekolah saat ini tidak serta merta menerima setiap calon siswa yang mendaftar. Pemerintah telah memberlakukan sistem zonasi bagi sekolah yang akan menerima peserta didik baru. Tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan dan memaksimalkan peran sekolah dalam peningkatan kualitas lulusan. Waw!!

Sistem zonasi mengharuskan sekolah menerima calon siswa yang berada dalam lingkaran radius tertentu dari sekolah. Hal ini bisa diketahui melalui posisi geografis rumah yang bersangkutan dilihat melalui aplikasi Google Maps. Sebenarnya sah-sah saja siswa masuk sekolah yang lokasinya jauh dari rumahnya akan tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku serta porsinya pun tidak sepiring penuh. Misalnya saja melalui jalur tol, eh jalur mutasi orang tua dan jalur prestasi, yang akan membuat para casis a.k.a calon siswa melaju mulus tanpa hambatan.
Walau cukup ramai diperbincangkan, namun faktanya, sistem zonasi tidak seheboh apa yang diberitakan diberbagai media mainstream. Dikabarkan jika beberapa sekolah sibuk melayani casis beserta orang tuanya yang mencapai ribuan pendaftar setiap harinya. Sosialisasi yang kurang maksimal menjadi alasan minimnya pengetahuan orang tua terkait mekanisme pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Sistem zonasi memang memungkinkan pemerataan akses pendidikan bagi siswa terhadap sekolah negeri di daerahnya masing-masing dibandingkan dengan seleksi penerimaan siswa baru dengan sistem seleksi tes tulis yang ujungnya hanya akan menerima siswa dengan nilai tertinggi. Padahal bukankah seharusnya sekolah menerima yang nilainya rendah untuk bisa dididik menjadi anak yang cerdas? Kalau siswa cerdas sekolah di lembaga bagus sedangkan siswa biasa saja sekolah di lembaga yang juga biasa, justru akan semakin memperlebar kesenjangan antara siswa cerdas dengan yang biasa saja kan?

Sekolah Swasta
Lain padang lain ilalang. Bagi sekolah swasta kehidupan mesti berlanjut tak peduli ada zonasi atau tidak. Seleksi penerimaan peserta didik baru tak akan terpengaruh. Jangankan menggunakan sistem zonasi, pendaftaran dibuka hampir satu semester saja pendaftarnya masih dapat dihitung dengan jari. Tak jarang sekolah swasta harus menunggu “buangan” dari sekolah negeri.

Bahkan saya sempat menemukan sekolah swasta yang menggunakan berbagai cara untuk mencari siswa bahkan hingga mengetuk pintu ke pintu, dari rumah ke rumah dan dari siswa ke siswa. Sistem zonasi memang hanya berlaku bagi sekolah yang berplat merah alias sekolah negeri yang disapih pemerintah. Sedangkan bagi madrasah dibawah kementerian agama dan sekolah swasta, sistem zonasi tidak atau belum diterapkan.

Walaupun saya sendiri tidak memungkiri ada juga sekolah swasta di seputaran pusat kota Jember. Yang bahkan telah menutup penerimaan siswa barunya jauh jauh hari, sebelum sekolah negeri menyelenggarakan seleksi karena kuotanya telah terpenuhi. Bagi saya, hal ini adalah pengecualian. Sebab sekolah tersebut memang telah mapan secara kelembagaan dan mandiri secara finansial tanpa tergantung uluran tangan pemerintah.

Kualitas Pendidikan
Saya sendiri berasumsi jika sistem zonasi tidak akan banyak mempengaruhi dunia pendidikan secara signifikan. Karena sistem ini hanya menitikberatkan mekanisme penerimaan siswa baru yang lebih bersifat teknis. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan lebih membutuhkan solusi yang komprehensif dan revolusioner. Misalnya saja Kurikulum yang futuristik, peningkataan profesionalisme dan kompetensi guru, ketersediaan sumber belajar yang memadai hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam asesmennya.
Apaboleh buat, genderang perang sudah ditabuh oleh pemerintah. Masyarakat memberikan respon yang begitu beragam. Salah satu yang menarik ketika sistem zonasi mengilhami sekelompok orang, untuk mengusulkan agar sistem zonasi diterapkan pada KUA seluruh Indonesia. Upaya ini dianggap mampu secara efektif menekan populasi jomblo yang meningkat, penurunan angka mudik ke rumah mertua setiap tahunnya. Serta peningkatan indeks kebahagiaan manusia yang disebabkan menurunnya jumlah orang galau dan patah hati.

Jadi, mari kita dukung kehadiran negara memberantas jomblo seluruh Indonesia, eh memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang adil dan layak. Tanpa terkecuali.