BAGIKAN

Hasil pemantauan saya di ruang-ruang kuliah dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan adanya beberapa keresahan mahasiswa yang dipersiapkan menjadi calon guru. Hal yang cukup fundamental dan cukup menggelitik adalah kebijakan profesi guru yang mengharuskan mahasiswa-mahasiswa “sekolah” lagi jika niatnya menjadi pendidik berkantong tebal lewat anggaran negara (baca: Guru PNS). Saya anggap menggelikan karena kebijakan yang bernama Program Profesi Guru (PPG) ini meski sudah empat tahun berjalan, mahasiswa pendidikan adem-ayem saja, tak banyak protes, mendukung malah. Padahal, sampai taraf tertentu, rasa-rasanya program ini malah membuat program studi kependidikan tingkat Strata 1 muspro adanya. Lha kok muspro?

Begini. Harus diakui, satu-satunya hal yang bisa dibanggakan (sebenarnya enggak membanggakan juga sih, hanya membedakan saja) program studi kependidikan itu adalah materi-materi kuliah kependidikan. Di sana diajarkan materi-materi yang berhubungan dengan persiapan menjadi calon pendidik. Mulai dari konsep filosofis paradigma pendidikan Paulo Freire yang humanis hingga Charless Prosser yang lebih eksklusif dan sarat kepentingan kapital. Mulai dari kemampuan teknis bikin kurikulum—makanya sering banget berubah—hingga bikin RPP untuk mengajar. Materi-materi tersebut jadi modal dasar calon guru.

Saya cuma bilang jadi modal yang secara material lho ya. Apakah itu menjadi penentu kesiapan menjadi guru? Tentu tidak. Seperti yang diungkap Antonio Gramsci dalam penjelasannya tentang hubungan materi dengan perubahan sosial, sifatnya memang tidak deteriministik. Tidak ujug-ujug. Enggak mak bedunduk langsung bisa dan siap jadi guru. Materi, dalam penjelasan Gramsci hanyalah menjadi prasyarat, alih-alih penentu. Selain materi itu sendiri, yang mempengaruhi perubahan adalah suprastruktur. Hmm itu lho, hal-hal yang sifatnya non-material. Contohnya ya bagaimana kemampuan menggunakan “polo” manusia sebagaimana mestinya.

Nah, tentang bagaimana kebijakan profesi guru itu jadi kebijakan yang menggelitik, di sini poinnya. Kalau coba ditelaah, apa yang jadi materi kuliah kependidikan mahasiswa Strata 1 dan mahasiswa PPG sebenarnya mirip-mirip. Malah boleh dibilang, mahasiswa kependidikan yang ikut PPG itu cuma “ngulang” mata kuliah kependidikan sewaktu S1. Katakanlah ada perbedaan, persentasenya sedikit sekali. Itu pun bisa saya pastikan hanya berkutat pada intensitas pertemuan dan jam praktiknya yang lebih lama.

Kalau program itu ditujukan buat program studi non-kependidikan yang ternyata ingin jadi guru mah masih masuk akal. Tapi kalau lulusan program studi kependidikan juga harus ikut, buat apa kembali harus menempuh pendidikan formal jika yang diajarkan isinya sama saja?

Lagi pula, soal jam praktik yang lama atau sebentar itu kan sebenarnya kebijakan kampus. Buktinya, di kampus saya, kebijakan soal lama waktu praktik mengajar di sekolah berubah setiap tahun. Dari yang awalnya pernah tiga bulan, menjadi dua bulan yang dimampatkan bersama KKN, dan tahun ini dua bulan penuh tanpa KKN. Coba tengok kampus lain, pasti beda. Tentang bagaimana kebijakan di kampus saya ini berubah-ubah, ini juga menggelitik. Bagaimana tidak? Pengurangan dari tiga bulan menjadi dua bulan yang terjadi pada tahun 2013 itu didasari alasan: biar beda dengan PPG, standar waktu praktik mengajarnya diturunkan saja, toh kalau serius mau jadi guru nanti praktik lagi sewaktu PPG. Dikiranya niat praktik mengajar sewaktu S1 itu enggak serius apa ya? Coba tengok kawan-kawan saya Pak/Bu, mereka ini serius-serius lho, enggak kayak saya.

Awalnya, kebijakan PPG dicetuskan memang bukan tanpa alasan. Animo mahasiswa kependidikan (PGSD khususnya) yang tinggi memang bikin libido-cari-untung kampus-kampus korporat naik birahi. Walhasil, program studi yang menyediakan ijazah S.Pd menjamur di mana-mana, yang sayangnya tidak dibarengi dengan “penggodokan” ilmu keguruan yang cukup. Untuk “menjinakkan” pabrik-pabrik guru yang kualitasnya jauh di bawah standar itu, diperketatlah syarat menjadi seorang guru (PNS): harus punya sertifikat mengajar yang hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dipilih pemerintah.

Ini memang persoalan yang sudah lalu-lalu, sudah jadi kenangan. Meskipun demikian, saya tetap sebel. Rasa-rasanya seperti dibohongi sama embel-embel “kampus pendidikan”.

Tapi ya sudah, mungkin ini cuma sakit hati yang belum terobati. Sama seperti yang sudah sering saya alami. Di awal saja manis-manis. Bilang mau selalu perhatian, ngingetin makan pagi siang malam, nikah umur 24, dan bakal punya anak dua. Eh, jatuhnya belum ada dua tahun udah ganti sama yang lain. Huft.

Tentu kampus saya tidak sejahat itu. Saya akui, mantan lebih jahat. Hanya janji ijazah yang bisa mengantarkan guru (PNS) saja yang tidak ditepati sama kampus. Toh, itu janji sudah empat tahun yang lalu saat pertama saya masuk kuliah. Berbarengan masa di mana mantan….. Ah, sudahlah.

Setidaknya, sekarang saya sadar kalau kampus saya lebih dari sekadar “pabrik” pencetak guru. Maksud saya, karena ijazahnya tidak lagi cukup mampu mengantarkan jadi guru, ya jadilah apapun (baca: serabutan). Mau bersaing dengan program studi murni, sejak dalam pikiran (perusahaan) sudah pasti kalah. Mau tetap jadi guru ya menabung dulu buat besok ikut PPG. Atau kalau tidak, ya “ngabdi”-lah barang setahun ke daerah pelosok-pelosok Indonesia lewat program SM3T. InsyaAllah diberi PPG gratis.

Sejujurnya, meski semester saya sudah banyak, saya belum benar-benar memantapkan pilihan mau jadi apa kelak. Yang jelas, saya masih mempersiapkan diri untuk jadi apapun, termasuk guru. Maka dari itu, saya saat ini rajin bermain video game. Video game? Yap.

Jangan salah, video game itu bentuk budaya pop yang paling mampu memproduksi dan mereproduksi budaya dan ideologi dalam benak para penikmatnya lho. Pengaruh yang dipunya video game lebih tinggi daripada komik, musik, ataupun film. Itu mas Martin Suryajaya yang bilang. Hal ini dikarenakan peran parsipatoris yang disediakan video game. Video game enggak akan berjalan kalau tidak ada peranan dari si pemain.

Ini kuncinya. Kalau boleh saya sederhanakan, hal itulah yang menjadi kunci beberapa masalah yang dialami guru hari ini. Dalam Kurikulum 2013, hal yang benar-benar ditekankan adalah pembelajaran aktif. Siswa diharuskan jadi subjek utama dalam pembelajaran. Guru tidak boleh lagi menjadi sekadar penceramah yang ngetuprus selama jam pelajaran sedangkan siswa dibiarkan terkantuk-kantuk. Harus ada peran parsipatoris yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, masuk to.

Paradigma ini, layaknya penggunaan “polo” sebaik-baiknya di atas, adalah perkara suprastruktur. Dan cara mengasah hal-hal non-material macam ini, salah satunya bisa dilakukan dengan rajin bermain video game. Jika ditanya kenapa cara mengasah paradigma peranan parsipatoris ini harus dengan video game, bukan hal lain, saya cuma bisa jawab: biar tak lupa caranya senang-senang. Kalau tak percaya, tanya saja sama Bintang.