BAGIKAN

Ada dosen yang marah agamanya dinistakan, tapi memeras mahasiswa tak segan-segan.

Ini tentang ruang publik yang krisisnya kita semua rasakan. Sebabnya sudah terang, monopoli ruang yang dilakukan segelintir orang. Dan untuk beberapa urusan, kampus sebagai institusi pendidikan jelas terlibat.

Kampus-kampus dengan luas lahan yang mengerikan di Makassar, jangan disangkal dibangun di atas tanah-tanah milik rakyat. Yang membuat kampus setidaknya, jika malas ambil peran buat mengabdi kepada rakyat. Setidaknya bersedia memberi ruang yang dimonopolinya, untuk diakses secara publik.

Menjadi jalang kemudian, jika kampus; jangankan membuka ruangnya untuk diakses secara publik, justru mengkomersilkan akses ruang bahkan untuk mahasiswanya sendiri. Seperti dikeluhkan oleh teman-teman saya di kampus UINA Makassar.

Mungkin seandainya hal jalang itu bukan dikeluhkan oleh-oleh teman saya sewaktu mondok di Madrasah, saya tidak akan repot-repot bikin tulisan pledoi macam begini dengan risiko dijerat UU ITE seperti Ibu Yusniar dan Pak Kadir Sijaya. Tapi mau bagaimana, saya kenal benar dengan teman-teman mondok saya itu. Apalagi beberapa dari mereka yang mengeluh, adalah teman seasrama dan sekamar dengan saya.

Madrasah saya, seumum madrasah berasrama kebanyakan. Didominasi oleh santri dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Memang ada beberapa yang anak orang berada, tapi itu secuil saja. Sehingga saya paham benar kenapa mereka sampai mau repot-repot mengeluh karena ditagih uang parkir yang nominalnya hanya 1000 rupiah.

Bagi teman-teman mondok saya itu, 1000 rupiah sama nilainya dengan sepiring makan siang. Dua potong gorengan bersama sepiring nasi yang dimasak sendiri. Atau semangkuk penuh ubi, yang kuahnya juga dibuat dari ubi dan dijual di belakang masjid madrasah. Atau kalau sedang malas, cukup beli mi instan paling murah yang sehabis direbus sengaja didiamkan sampai bengkak biar kelihatan banyak.

Tapi terlepas dari semua persoalan ekonomi yang dikeluhkan. Saya percaya satu hal, jika yang menggerakkan kawan-kawan saya itu adalah kesadaran kolektif, sebagai alumni madrasah “bahwa keyakinan mereka tentang tujuan agama adalah pembebasan, bukan pemerasan”.

Birokrasi kampus UINA Makassar, seumum birokrasi kampus yang ada, begitupun dengan birokrasi negara biasanya. Entah kenapa selalu keranjingan bikin kebijakan yang tak sesuai dengan kontradiksi subjek kebijakan. Bahasa pasarnya, suka bikin sesuatu yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Semisal menimbun laut buat bikin pulau, padahal pulau masih banyak dan lahan HGU banyak yang masih tidur. Atau buka lahan seluas dua kabupaten, yang katanya buat rencana swasembada pangan, tapi untuk dikelola masyarakat yang hanya mengenal budaya berburu bukan bercocok tanam sejak zaman paling primordial.

Naskah ini sendiri dibuat dengan dua alasan. Pertama, kebijakan parkir berbayar ini jika sukses diterapkan di UINA, maka bukan tidak mungkin akan diikuti oleh kampus lain, termasuk kampus saya. Kedua, atas nama seribu rupiah di kantong saya, dan solidaritas sebagai sesama kaum tertindas yang pernah mondok di madrasah. Demi menjaga kenangan kolektif selama di madrasah, dihukum rukuk berjam-jam karena tak ikut pengajian, kelaparan karena kiriman bulanan yang terlambat datang, sampai tidak mandi berhari-hari karena sumur asrama kering.

Kaum santri sedunia, demi 1000 rupiah, bersatulah!