BAGIKAN

Bertahun-tahun mendekam di kampus, saya tak pernah merasakan empuknya “kursi” birokrat kampus. Ada pelbagai macam kursi di situ. Mulai kursi office boy, karyawan, dosen, senat, Dewan Perkongkowan Mahasiswa (DPM), hingga kursi Badan Event Mahasiswa (BEM).

Tawaran jabatan hanyalah sebuah isapan jempol. Toh siapalah saya: hanya anak kurus tak sekolah, yang terasing di negeri antah berantah ini. Tak cuma sekali sih, organisasi saya tempat saya kuliah mendapatkan pinangan, berkali-kali, malah menyemprotkan kata penolakan. Waktu saya lumayan lama berkuliah di tempat itu, pernah pula ditawari secara langsung oleh salah satu pejabat yang juga sahabat akrab saya untuk duduk di “kursi” lembaga yang ia pimpin.

Ada banyak kekhawatiran di benak saya saat mendapatkan sebuah pinangan untuk merasakan “kursi” di lembaga yang konon menaungi organisasi kemahasiswaan lainnya itu, dan yang mengembangan amanah dan mewadahi aspirasi mahasiswa itu. Saya khawatir terlalu enak-enakan melulu duduk di atas kursi itu,sebab saya memiliki kebiasaan aneh: malam hari sulit tidur, siang hari suka mengantuk. Daripada “kursi” itu saya jadikan tempat tidur dan takut-takut kena air liur, lebih baik saya menjauh saja. Karena air liur saya lebih hina dari air liur babi.

Kekhawatiran lain pun muncul. Takutnya, daya kritis saya tumpul. Takut kepada birokrat kampus, akan tetapi galak kepada mahasiswa, meski mahasiswa itu sudah saya anggap sebagai teman, kawan, sahabat, handai tolan, bahkan keluarga. Sama halnya dengan takut kepada birokrat kampus, meski jajaran birokrat itu terdiri dari sanak famili semua, jika dirunut silsilahnya satu keturunan rektornya. Tentunya sifat, karakter, dan kebiasaannya, tak jauh berbeda. Walaupun berjiwa pengayom, ya, masih takut juga. Kalau tak percaya, tanyakan saja kepada mahasiswi: suka diayomi Pak Rektor, Wakil Rektor, atau saya ayomi?

Tapi diam-diam ada rasa menyesal dalam diri saya. Saya menyesal karena tidak begitu mengetahui bagaimana menyelenggarakan event a la BEM/DEMA, seperti OSPEK (Orientasi Sistem Pembribikan Kakak) atau OPAK (Orientasi Pembribikan Adik-Kakak). Saya menyesal karena tidak memiliki pengalaman mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Forum Komunikasi BEM/DEMA PTAI se-Indonesia.

Apa yang diobrolkan dalam forum itu sampai sekarang masih menjadi misteri dalam diri saya. Tampaknya saya harus mengubur dalam-dalam keingintahuan saya akan misteri itu, sebab – meminjam kata Taufik Nurhidayat, sudah saatnya saya beranjak lulus  memikirkan hal di luar kampus secara serius. “Misal memikirkan pengorganisiran fans club yang reaksioneris sebagai massa pembaca artikel saya supaya saya bisa dengan mudah meniti tangga popularitas. Tapi jahanamnya, saya tidak punya fans club,” katanya sembari berseloroh, ow, sungguh kejamnya dunia netizen yang latah berantah ini!

Sebenarnya, apa sih yang diobrolkan dalam Forum Komunikasi BEM/DEMA PTAI se-Indonesia itu? Apakah obrolannya semacam ketika mengawal pertemuan rektor seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam acara Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 pada awal 2016 yang lalu di UNY? Dalam obrolan itu, sedikitnya menghasilkan enam butir kesepakatan. Agar tak membuang-buang “ludah” waktu membaca Anda, saya sebutkan beberapa butir/poin yang – menurut saya – masih kekinian. Diantaranya, mendesak pemerintah memperjelas aturan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara menyeluruh untuk PTN se-Indonesia dan menerapkannya secara transparan, akuntabel dan berwatak kerakyatan, dan menuntut pemerintah untuk menjamin suasana demokrasi di kampus sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.

Agar obrolan tak menguap, mari kita bahas butir pertama saja. Kini, biaya kuliah yang di telinga kita terdengar cukup “anggun” dengan sebutan UKT itu menjadi sebuah persoalan yang kompleks. Seperti sudah terencana secara masif dan terstruktur, penerapannya cenderung menguntungkan “baitul mal” kampus. Maka tak heran, jika pendidikan perguruan tinggi kita dikata-katain dengan embel-embel komersialisasi. Perguruan tinggi yang seharusnya mengajarkan budi pekerti, memberi setulus hati, menjadi jembatan untuk memahami kehidupan dengan sistem jual-beli: Anda jual, saya beli; Anda tawar, saya “tampar”; Anda tak bayar, silahkan keluar!

Tak di perguruan mana pun, kebijakan penerapan UKT terus-menerus dikeluhkan. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta saja sedang dievaluasi. Sejak diterapkannya kebijkan UKT mulai tahun 2013, kini menimbulkan persoalan baru. Yang semula terdiri dari tiga golongan kini membengkak menjadi lima golongan. Biaya yang dibandrol pun cukup mencekik “leher” mayasrakat kelas bawah. Golongan lima saja dipatok seharga sekitar Rp 7,5 jutaan untuk Jurusan Teknik Informatika.

Melihat harga yang disodorkan begitu “mahal”, tentu wajar jika mahasiswa akhirnya berkeluh kesah. Beberapa hari yang lalu, ada seorang teman – sebut saja Babinsa – yang berkuliah di kampus “adik” sepenaungan UIN SUKA Yogyakarta, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mengeluhkan biaya UKT di kampusnya yang dinilainya terus melambung. Melalui akun Pesbuknya, ia mengungkapkan, bahwa biaya semester pada tahun 2011 untuk Fakultas Tarbiyah sebesar Rp 600 ribu. Sejak kampusnya menerapkan UKT, biaya semester tersebut naik menjadi Rp 900 ribu. Biaya UKT yang terus melambung itu membuatnya kecewa, karena tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai.

Membaca “ocehan” bagian akhir, saya jadi mengerutkan dahi. Bagaimana tidak mengerutkan dahi, lha wong dia menilai, kakak-kakak seniornya yang telah mendahuluinya mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan, baik fasilitas maupun sumber daya mahasiswanya. Duh, lagi-lagi kakak-kakak senior kena semprot. Dasar, Babinsa!

Kalau pun dia menyemprot kakak-kakak seniornya, tentu selaku kakak senior di atas senior-senior aktivis kampus macam Alif Raung dan M Syarifuddin kena cipratannya juga. Kedua kakak senior di atas senior-senior aktivis kampus itu mempunyai kewajiban untuk mengurangi beban adik-adik juniornya. Di pundak mereka, terpikul amanah untuk mengontrol segala kebijakan kampus, termasuk kebijakan penerapan UKT.

Sepertinya saya tak lupa diri untuk menemani mereka, meski semula sudah saya bilang, bahwa sudah saatnya saya beranjak lulus  memikirkan hal luar kampus secara serius. Jika kami, ya, saya dan kedua kakak senior di atas senior-senior aktivis kampus itu, tak punya waktu memikirkan persoalan UKT karena saking sibuknya memikirkan kenangan dan biaya kosan, sepenuhnya bisa dipasrahkan kepada BEM/DEMA di kampusnya. Bagaimana lembaga/organisasi kemahasiswaan tertinggi itu menyikapi persoalan UKT, menentukan apakah BEM/DEMA tidak hanya mampu menangani even besar seperti OSPEK/OPAK, melainkan mampu menangani setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mahasiswa.

Saya yakin seyakin-yakinnya meski saya tak pernah merasakan empuknya “kursi” BEM/DEMA – bisa dibilang, BEM/DEMA cukup terampil untuk mengatasi kesengkarutan UKT di kampusnya. Meski saya tak pernah mengikuti kegiatan di Forum Komunikasi BEM/DEMA PTAI se-Indonesia, saya percaya bahwa Presiden Mahasiswa/Ketua BEM/DEMA serta menteri-menterinya memiliki strategi untuk melakukan penolakan terhadap kebijkan penerapan UKT yang semrawut ini.

Buku teori tentang gerakan sepertinya sudah dilahap tuntas. Jika demikian, sekarang tinggal aksi nyata. Jika tidak mampu melakukan apa pun, saya sarankan agar BEM/DEMA melakukan studi banding ke Amerika, bertukar pikiran dan kenangan dengan Donald Trump. Jikalau tak ada dana untuk menemui Trump, dan ketahuan “impoten”, saya sarankan mending bubarkan saja BEM/DEMA. Percuma, wujȗduhu ka ‘adamihi, lâ yahyâ wa lâ yamȗt (adanya – sesuatu – seakan-akan taka da, tidak mati dan tidak hidup).