BAGIKAN

Dunia hukum mendapat angin segar setelah jatuhnya vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto atau biasa dipanggil Setnov. Inilah pelaksanaan nyata terhadap prinsip hukum ‘equality before the law’. Tepatnya pada 24 April 2018 lalu, lima hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, seperti yang dilansir kompas.com, mencabut hak politiknya selama lima tahun dengan denda 66 miliar. Sosok yang sempat dianggap kebal hukum lantaran ia selalu berhasil ‘lolos’ dari berbagai kasus hukum yang menjeratnya. Kini menjadi tupai yang jatuh meskipun dia pandai melompat.

Setnov adalah politikus yang oleh warganet diberi gelar ‘aktor drama terfavorit’ pada tahun lalu. Melalui adegan tabrak tiang listrik,ia menjadi viral di media sosial. Warganet menganggap adegan itu untuk berkelit dari kasus korupsi megaproyek e-KTP yang sedang menyeretnya. Sebuah proyek yang merugikan negara sampai 2,3 triliun. Secara non materil, tetangga yang mengurus e-KTP hingga jadi harus kehilangan waktu hampir satu tahun. Bukan salah bunda mengandung jika nama anaknya menjadi EKATEPEWATI/ EKATEPEWAN karena waktu yang bersamaan dengan mengurus e-KTP.

Lima belas tahun menjadi waktu yang cukup lama untuk papa Setnov di dalam bui. Ia harus menjalani kehidupan yang sama sekali baru tanpa ada keluarga di sisi. Tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap keluarga. Yang paling penting, tidak ada lagi tontonan yang menghibur dan bersifat edukatif filosofis di layar kaca seperti tidur saat rapat maupun kongres.

Namun vonis terhadap papa Setnov dirasa begitu singkat jika melihat akibat dari tindak korupsinya. Negara rugi secara materil, masyarakat semakin tidak bersimpati terhadap kondisi negara Indonesia. Sebuah efek yang membuat masyarakat kecut saat mendengar negara atau pemerintah. Ketika fatal, masyarakat hanya menjadi gerombolan orang abai terhadap lingkungan sekitar. Tidak mau tahu nasib orang lain karena menggunakan prinsip ‘yang penting hidup’. Tentu tidak adil jika vonis bui untuk papa Setnov 15 tahun.

Belum lagi tuntutan denda yang jauh dari total kerugian negara akibat korupsi papa Setnov. Jika ada pilihan antara menghitung angka atau menghapal tuntutan denda yang papa Setnov terima. Saya lebih memilih menghitung lingkar jari manismu dik. Atau menghapal kapan waktu pembayaran cicilan rumah yang kita akan huni.

Setelah papa Setnov mendapat vonis, menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK), penulusuran kasus korupsi e-KTP tetap berlanjut. Saya mendukung KPK secara penuh untuk mengusut tuntas korupsi e-KTP ini. Tapi saya tidak mendukung aksi-aksi warganet yang berlebihan. Seperti warganet dalam film socialphobia. Mereka secara berkelompok melakukan persekusi yang disiarkan secara langsung di media sosial terhadap seseorang. Aksi yang, kata bapa bangsa, anfaedah.

Bagai sayur tanpa garam kurang enak kurang segaaaaaaaar.

Tidak sedikit orang di sekitar saya kehilangan rasa ragu terhadap pelaksanaan hukum kita. Ada semangat baru setelah sekian lama merasa frustrasi terhadap praktik hukum di Indonesia. Jatuhnya vonis terhadap papa Setnov, jika boleh usul, harus masuk daftar panjang peringatan hari nasional. Ditengah harum aroma demokrasi kita, Februari lalu anggota legislatif telah menetapkan UU MD3. Undang-undang yang menjadi penghalang kita merasakan demokrasi secara penuh.

Dapat dilihat pada beberapa pasal yang menuai kontroversi. Tentang kewenangan mahkamah kehormatan dewan (MKD yang dapat memanggil siapa saja ke meja hijau jika dirasa melakukan tindakan merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sungguh sebuah langkah nyata untuk membungkam ekspresi dan penyampain pendapat terhadap lembaga, yang katanya, wakil rakyat.

Tindakan warganet yang membuat meme atau karikatur terhadap DPR akan terancam. Ini sebuah kemunduran dalam kualitas demokrasi kita. Para pegiat seni tidak memiliki ruang gerak yang bebas. Gudang penyedia humor politik akan bangkrut dan terancam gulung tikar. Lantas, bagaimana nasib pembuat meme atau karikatur Gedung DPR yang mirip pantat itu?

Mungkin angin segar yang kita rasakan setelah vonis untuk papa Setnov serupa kuliah empat tahun. Kita mendapat pekerjaan setelah lulus, taaruf dengan perempuan, menikah, punya anak dan cucu lalu mati bahagia. Sebuah perhitungan kehidupan yang langka lagi fana. Nyatanya, lulusan Pendidikan tinggi yang menjadi pengangguran di Indonesia meningkat tiap tahunnya.

Papa Setnov, setelah UU MD3, bisa jadi anggota DPR terakhir yang paling dramatik dan diproses secara hukum. Karena pasal 245 telah mengatur aparat hukum untuk tidak bisa memanggil anggota DPR tanpa izin MKD dan izin tertulis presiden. Mengilhami drama papa, akan tiba waktunya sebuah sinetron DPR yang menyaingi season ‘tersanjung’.

Masih benarkah keberadaan masyarakat hanya diakui saat musim politik tiba?

Saya jawab tidak. Menghayati ‘dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat’ memunculkan rasa kehidupan harmonis dan seimbang. Bahwa secara prinsip kita dituntut untuk hidup berdampingan, menanggalkan kepentingan individu atau kelompok untuk mewujudkan kehidupan yang kolektif. Kepentingan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat harus disandarkan pada kepentingan umum. Bukan kepentingan sendiri terlebih kelompok.

Kecutnya, para politisi melihat kepentingan umum hanya berhenti pada musim politik. Merasa dipilih dan menjadi pemenang dalam proses pemilihan lantas menafikan kebutuhan masyarakat. Beranggapan bahwa kepercayaan masyarakat sudah dipercayakan terhadap mereka sepenuhnya. Fatal dan tidak berperasaan. Ngajak putus saat sayang-sayangnya.

Jika orang macam papa Setnov ingat bahwa dia adalah representasi masyarakat, seyogyanya dia melihat kebutuhan masyarakat. Tidak melakukan tindak korupsi atau membuat regulasi yang anti kritik dan menutup demokrasi. Andai lampu ajaib aladin itu nyata, tiga permintaan saya untuk papa Setnov saat bebas kelak adalah: pertama, dia menjadi penggerak literasi. Kekayaannya yang berlimpah akan sangat membantu koleksi bahan bacaan masyarakat di daerah-daerah. Kedua, dia menjadi garda depan dalam menyelesaikan sengketa lahan kehidupan masyarakat. Saat hak politiknya kembali, melalui jaringan pemerintahan dan pengusaha yang hebat, menjadi nilai lebih untuk perjuangan masyarakat. Ketiga, tetaplah menghibur masyarakat di layar kaca, media sosial dan dunia nyata.