BAGIKAN

Merry Utami divonis hukuman mati untuk gelombang III Jum’at 29 Juli kemarin. Beginilah ceritanya. Suami Merry memaksa ia menjadi pekerja buruh migran ke Taiwan selama 2 tahun untuk mencari uang dengan alasan demi kelangsungan hidup bersama. Alih-alih meminta dengan lembut, suaminya melakukan kekerasan agar Mery mau melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Mau tidak mau, ia menuruti perkataan suaminya.

Bukan untuk kesejahteraan keluarga, suami Mery malah menggunakan upahnya untuk berfoya-foya main judi, main janda. Singkat cerita Mery berpisah dengan suaminya namun tetap bekerja di Taiwan untuk menghidupi anaknya.

Bertemulah Mery dengan Jerry, pemilik bisnis dagang di Indonesia yang ingin membelikannya tas buatan Nepal. Sebagai sepasang kekasih, agar tidak mungkin agar tidak mainstream, Jerry berangkat duluan ke Nepal seorang diri. Pulang ke Indonesia dulu, dengan dalih urusan bisnis dan menyuruh Mery menunggu selama 10 hari karena tas yang akan diberikannya.

“Ah untuk cinta, apasih yang enggak,” kata Mery kepada Jerry sebelum Jerry pamit ke Jakarta. Datanglah Muhammad dan Badru dengan tas yang berat karena terbuat dari kulit asli. Barulah Mery pulang ke Jakarta. Singkat cerita, Mery ditangkap dan dipukuli oleh polisi dari Polsek Cengkareng agar mengaku karena membawa heroin dalam tas kulit asli yang diberikan Muhammad dan Badru.

***

Hukuman mati atau pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia khususnya Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup.

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Hukuman mati adalah pengingkaran terhadap kehidupan. Mery dibantu kuasa hukumnya dari LBH Masyarakat untuk mengajukan permohonan grasi. Seolah-olah hak hidup hanyalah isu HAM yang tak usah ditanggapi, grasi yang diajukan Mery tidak digubris meskipun sudah menyurati Presiden Jokowi. Yah… Bagaimana tidak ditanggapi, BJ Habibie yang menyurati pun tidak dipertimbangkan secara penuh.

Indonesia memang bebal dengan segala hal. Kesepakatan (hukum positif) moratorium hukuman mati dalam konvensi pergaulan internasional pun juga tidak dipertimbangkan. Tidak pernah belajar akan evolusi kesadaran hak asasi manusia karena terlalu berapi-api ingin menerapkan konsep jera. Tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya pada eksekusi mati gelombang I dan II.

Mery hanyalah korban kemiskinan dan KDRT. Seorang perempuan miskin yang dibodohi dan dijebak pun tidak mengenyam pendidikan yang layak seperti anggota DPR dan aparat lainnya. Saya yakin bapak presiden tidak membaca kasus Mery dengan sungguh-sungguh –atau mungkin semua permohonan grasi tidak dipertimbangkan?

Hukuman mati tidak menurunkan angka kejahatan. Setidaknya itu yang saya dapatkan dari Studi Michael Radelet dan Traci Lacock, 2009. Amnesty Internasional pun menjelaskan bahwa mereka yang dihukum mati mayoritas adalah orang yang termarjinalkan, miskin, dan tidak memiliki akses pelayanan hukum yang layak.

Seolah-olah nyawa dan hak hidup hanyalah permainan monopoli belaka. Murah. Apalagi untuk orang yang ‘tidak berpendidikan’ dan miskin tidak mampu untuk menyuap uang. Menjadikan eksekusi mati sebagai hiburan dan permainan. Sebuah ketidakmampuan pada intelektual yang duduk di kursi jaksa/hakim dalam menjernihkan suatu perkara demi konsep jera yang diusung oleh presiden demi misi ‘pesan moral’ untuk generasi mendatang. Arisan moral yang menghabiskan setidaknya Rp.200.000.000,- untuk satu orang yang dihukum mati. Mereka yang menembak/membunuh mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- per orang. Bukankah hal tersebut adalah pesta kematian yang menyenangkan?

Tenanglah, mbak Merry. Saya mewakilkan mba untuk berterima kasih kepada sistem hukum termasuk Presiden Jokowi akan pembebasan dimatikannya hidupmu. Biasnya konsep jera dan moralitas aparat hukum dan pejabat berdasi sana tidak lebih rendah dari pembebasan kehidupanmu mba!

Matimu tidak akan sia-sia!

Saya, menolak lupa akan kasus Merry. Ketidakbecusan hukum akan suatu kasus –atas nama nasionalisme, atas nama hukum positif, atas nama moralitas, atas nama konsep jera, atas nama manipulasi uang.