BAGIKAN

“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.”

Begitulah pepatah lama yang kerap dinasehatkan oleh para motivator macam Mario Teguh and friends. Dalam konteks negara Indonesia, pepatah ini kurang dan bahkan tidak tepat dalam menjawab persoalan demokrasi atau urusan kebangsaan. Tapi pepatah itu mungkin cocok bagi kehidupan cintamu.

Oke paragraf selanjutnya akan menjadi sedikit serius, maka silahkan hela nafas sebentar. Pada praktiknya kegagalan sebuah negara dapat berupa persekusi, kriminalisasi, peluncuran undang-undang yang membunuh demokrasi, pelarangan berkumpul, berdiskusi dan berserikat serta masih banyak lagi lainnya. Seperti kejadian yang menimpa Komunitas Perpustakaan Shelter Utara yang gagal menggelar pemutaran film Maha Guru Tan Malaka karya Daniel Rudi Haryanto. Mereka mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang mengaku sebagai intel. Coba renungkan, setelah reformasi yang katanya telah berperan penting membuka kran demokrasi secara nyata, masih terjadi hal-hal semacam ini? hah!

Sistem ororiter selama tiga puluh dua tahun sepertinya tak membuat negara berbenah untuk menuju demokrasi. Penyelewengan sejarah oleh rezim Orba hingga kini masih direproduksi secara masif dan brutal. Generasi bangsa yang seharusnya menjadi calon-calon negarawan yang bijak dan berjiwa ksatria malah menjadi seorang pembenci yang gagal secara teori maupun praktik berkebangsaan. Lebih bahaya lagi jika sistem-sistem itu diadopsi di wilayah yang yang an. Modyar kowe!

Film karya Daniel yang gagal diputar itu bercerita tentang sejarah kehidupan sang revolusioner sekaligus bapak bangsa Indonesia; Tan Malaka. Hal ini dapat dibaca dalam karyanya yang berjudul ‘Naar de Republiek Indonesia’. Bahwa Tan Malaka adalah orang pertama yang mempunyai konsep negara dengan nama Indonesia. Sangat ironis, saat mengetahui bahwa pelarangan pemutaran ini dilakukan di kampung halaman Tan Malaka sendiri; Sumatera Barat, ang notabene di sana ia pernah diangkat sebagai datuk atau raja. Cuks, nan kan?

Masyarakat Sumatera Barat seharusnya menjadi orang yang paling bersedih saat pemutaran film tentang Tan Malaka, atau juga dikenal dengan nama Datuk Ibrahim, dibubarkan oleh aparat. Ini penghinaan. Bukan hanya karena ia seorang datuk atau raja. Tapi kegigihannya membela dan memperjuangkan kemerdekan Indonesia dibalas dengan pembubaran film tentang dirinya. Ibarat air susu dibalas air keras!

Sebuah tindakan ‘tidak tahu terima kasih’ dari orang-orang yang membubarkan pemutaran film itu. Sifatnya kekanakan meski usia sudah dewasa. Reformasi rasa Orba. Kekasih baru rasa mantan. Hidup segan mati tak mau. Kapan majunya?

Pembuatan film yang akan diputar (namun dibubarkan) di Sumatera Barat ini dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, lho. Ini menandakan Kemendikbud mengamini bahwa Tan Malaka adalah maha guru dan juga pahlawan bagi negeri ini. Kemendikbud tentu saja juga sudah paham bahwa pemutaran film tersebut tidak ada hubungannya dengan mitos penyebaran komunisme gaya baru. Gitu dongs, salute.

Apresiasi yang besar harus kita berikan kepada Kemendikbud yang telah sadar akan pentingnya merawat isi kepala atau ingatan. Memang kita perlu mengingat bahwa Tan Malaka bukan seorang bengis atau seorang komunis seperti yang sering kita dengar. Tan Malaka adalah pribadi yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Ingats!

Melalui wacananya tentang penghapusan kelas ia mampu melampaui kebiasaan rakyatnya. Ia meningalkan negara yang ia cintai demi mendapatkan pendidikan meskipun harus menanggung hutang yang tidak sedikit pada gurunya Horensma. Kalau situ, ditinggal mantan aja udah kebakaran jemb*t. Ieuhh!

Setelah kepulangannya dari menuntut ilmu di luar negeri, ada beberapa hal yang ia lakukan, salah satunya bergabung dengan Syarikat Islam (SI). Kemudian karena program SI berkaitan dengan Pendidikan maka SI mendirikan SI School atau Sekolah SI semarang. Yang di kemudian hari menjadi Sekolah Rakyat. Tan Malaka sebagai seorang yang sudah terpelajar dan mempunyai kemampuan mendidik ditunjuk sebagai guru utama di sana. Mau atau tidak, ketika mendengar sekolah rakyat dalam sejarah di sekolah maupun di ruang edukasi lain, kita tidak bisa menghindar bahwa Tan Malaka dan SI adalah pendiri pertama sekolah tersebut.

Sekolah tersebut, dalam pidato peresmian sekolah yang dibawakan oleh Tan Malaka dalam artikel Onderwijs yang dikutip oleh berdikarionline.com, adalah sekolah swasta atau partikelir: pertama, tidak mencari keuntungan; kedua, biayanya lebih murah dan diprioritaskan bagi kaum miskin; ketiga, Suasana dan orientasi pendidikannya yang mendidik rasa merdeka. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tan Malaka bukanlah Komunis Gaya Baru yang mitosnya ingin membubarkan negara itu bukan?

Ngomong-ngomong soal komunisme, April lalu saya masih ingat betul Menristekdikti, Mohammad Natsir berpidato di Jember, ia menyebutkan bahwa komunisme tidak masalah dipelajari tetapi ideologi harus tetap Pancasila. Jadi, jika komunisme dipelajari untuk kebutuhan kekayaan intelektual itu tak masalah, apalagi untuk menilik sejarah. Tidak mengagetkan jika Menristekdikti berbicara seperti itu. Karena mau tidak mau mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri akan menemui pembahasan atau bahkan mata kuliah tentang komunisme ini. Mungkin juga Menristekdikti akan merasa malu jika mahasiswa Indonesia dikatakan cupu hanya karena tak mengenal beberapa ideologi dunia. Atau bahkan ia akan merasa berdosa sekaligus malu jika dunia tahu bahwa ia tak mampu mengarahkan generasi bangsa ini untuk mengenal sejarah negaranya sendiri secara benar. Menyedihkan!

Ingatlah nasihat Tan Malaka dalam buku Madilog ini bossquee, “Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan.” Jadi bukan mempertajam syahwat menuduh, memperkukuh kemalasan berfikir serta menjadikan seorang yang kasar dan anti demokrasi. Jadi, kapan nih Menristekdikti dan Kemendikbud ngajak ngopi bareng para intel atau ormas-ormas yang suka main larang itu?