BAGIKAN

Soekarno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Jumat, 1 Juni 1945. Isi pidatonya tentang penciptaan pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Suasana asyik dengan puluhan cangkir kopi, puluhan batang rokok, puluhan baskom berisi air putih sebagai penetral asap rokok. Saya membayangkan suasana sidang yang sangat khidmat nan nikmat. Para tokoh bangsa menggunakan nalar waras meski saling beda pendapat. Indah tho?

Kini, jika pidato itu diulang dengan tanggal yang sama. Hasilnya tidak jauh berbeda. Karena hanya selisih dua hari, yaitu Rabu 1 Juni 2016. Lalu apa arti perselisihan dua hari ini? Tafsir bebasnya adalah bulan puasa. Dua hari yang menjadi selisih menjadi pertanda bahwa puasa pada 1945 berlangsung dua bulan lagi. Untuk konteks sekarang, ibadah puasa bagi umat muslim akan berlangsung di bulan ini. Barokalloh!

Tafsir bebas itu muncul sepulang dari warung kopi. Sore itu, saya bersama Kholid, Sadam dan Eyang Andre sedang ghibah pendidikan pancasila di Sekolah Dasar (SD). Saya ingat betul –meskipun sudah Reformasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) masih ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). Logo dua Pancasila terpasang di bagian kanan kiri atas pembuka LKS. Entah apa maksudnya, yang jelas dia adalah tuhan kedua kehidupan saya (waktu itu).

“Pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan jika dilihat dari Islam, sepertinya memiliki fungsi yang sama dengan Aqidah Akhlak,” kata Saya.

“Mungkin karena di dalamnya ada prinsip tenggang rasa, saling tolong-menolong, toleransi. Mengajarkan cara bersikap yang baik lah,” timpal Kholid.

Lalu kami merenung. Apakah pelajaran Aqidah Akhlak merupakan program rekayasa lanjutan dari pendidikan Pancasila pemerintahan Orde Baru Soeharto?

“Lihat dulu. Lahirnya Aqidah Akhlak sebagai mata pelajaran sekolah berada di pemerintahan Orba kah?” wasiat Eyang Andre.

Saya menelisik keberadaan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai basis beredarnya pendidikan Aqidah Akhlak untuk siswa di laman kementerian agama. Tepatnya 1989 lahir UU Nomor 2 yang bertujuan mencetak manusia Pancasilais. Sebelumnya, pada tahun 1984 terjadi pengembangan kurikulum di MI dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). Dua hal ini membuat keyakinan saya atas hubungan politis antara Pancasila dengan Aqidah Akhlak di SD.

Betapa Orba ingin menampilkan sosok Pancasila sebagai satu hal yang kaku. Dalam pembentukan nya, para tokoh negara mendapat wahyu dari Tuhan. Tentunya mereka dalam keadaan suci dan termasuk golongan yang ma’sum (terjauh dari dosa laiknya Nabi Muhammad). Tidak dalam keadaan duduk santai, musyawarah untuk mufakat, ngudut, ngopi. Tapi tidak sampai tidur dan hampir terjungkal laiknya ketua partai meskipun sesekali selonjoran karena letihnya diskusi.

Saya masih ingat pendidikan pancasila saat MI. Kelas lima akhir mendapat pengetahuan tentang pahlawan revolusi yang menjadi korban para komunis. Ngeri bukan? Beruntung saya kurang begitu minat atas pelajaran itu. Sangat horor untuk anak SD seperti saya. Untuk itu, yang paling membekas dari mata pelajaran Pancasila adalah sesama manusia harus saling gotong royong, tenggang rasa dan toleransi.

Pernah sepupu dari bapak menjelaskan arti tiap lambang di tubuh burung Garuda Pancasila. Salah satunya pohon beringin. “Ini lambangnya Golkar, le,” kata sepupu saya yang waktu itu adalah simpatisan PDI. “Aku ra mudeng sampean ngomong opo mas. Aku ijeh MI,” saya membatin.

Saat kuliah namanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Isinya seputar status anak hasil dari warga negara Indonesia dengan Asing. Lengkap dengan tutorial hak dan kewajiban anak itu. Dosen saya lebih banyak bercerita tentang hak dan kewajiban warga negara. Jika diumpamakan pendidikan Fiqh, sama halnya tanpa mempelajari usul Fiqh nya. Karena mata kuliah PKN hanya belajar tentang praktikya. Tanpa menyentuh hal-hal yang menjadi latar terbentuknya negara secara detil. Paling mentok ya kisah heroiknya demonstrasi saat menjadi mahasiswa. Huft deh.

A sudahlah! Pendidikan atau pengajaran Pancasila maupun kewarganegaraan itu dibuat selo aja. Lebih kontekstual agar bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi para masyarakat. Lebih luas dan melek sejarah terbentuknya Pancasila. Jangan yakini pendidikan Pancasila warisan Orba sebagai kebenaran. Tanamkan dalam hati bahwa itu hanya rekayasa. Baca rekayasa Orba tidak masalah. Agar kita lebih paham dimana letak rekayasanya. Salah satu buku yang bisa kalian baca adalah karangan Nugroho Notosusanto: Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. Rekom buku ini saya dapat dari Ulil, seorang kawan yang tugas akhirnya membahas tentang musik-musik yang dilarang saat pemerintahan Orba. Semoga lekas Wisuda kawan!

Meja warung kopi sudah banyak yang lenggang setelah guyuran hujan reda. Eyang Andre pulang terlebih dulu setelah menang catur melawan Kholid. Lalu kami berencana pindah warung kopi. Semoga kedepannya, Pancasila menjadi wajar sebagai bahan kajian ilmiah santai di warung kopi. Tidak harus menunggu hari Senin untuk upacara bendera agar bertemu Pancasila. Karena ia adala milik rakyat Indonesia. Bukan milik Paskibra maupun pengaman negara. Pancasila, aku padamu!