BERBAGI

“Melempar batu, mengusap kaca”. Ungkapan ini sepertinya tepat untuk mengilustrasikan “perselisihan” pendapat antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir tentang wacana pemilihan rektor oleh Presiden. Mendagri menginginkan rektor dipilih oleh Presiden. Sementara Menristekdikti menginginkan pemilihan rektor tetap menjadi kewenangan Kementerian Riset. Itu mengacu pada Peraturan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Jika wacana dari Mendagri itu benar-benar diberlakukan, maka lahirlah calon-calon rektor bermuka dua. Calon rektor yang awalnya getol mengkritik pemerintah akan memasang wajah manis untuk memikat hati Presiden. Itu sih tipe calon rektor yang gila jabatan. Sementara calon rektor yang tidak menghiraukan jabatan, ia akan tetap berjuang tanpa memikirkan dapat restu atau tidak dari Presiden.

Sebenarnya, saya tak mau ambil pusing dengan persoalan ini. Yang saya pikirkan adalah bagaimana langkah Presiden untuk memilih rektor? Tentu dia tidak bekerja sendiri. Saya yakin sebagaimana keyakinan saya bahwa Presiden bikin Vlog tidak sendirian. Tentunya, ada pihak tertentu yang membantunya.

Karena itu, Presiden perlu membentuk tim khusus penyeleksi calon rektor. Bagaimana sistem pembentukan dan kerjanya, saya mah apa kata Pak Presiden saja. Bolehlah berkaca pada pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Adapun kerjanya sebagaimana mestinya job description panitia pemilihan rektor yang lazimnya diadakan di kampus-kampus. Bagi saya yang perlu ditekankan adalah kriteria calon rektor, seperti keaktifan berkarya.

Presiden sebagai pemilih, penunjuk, dan pelantik rektor, tidak boleh lengah, tepatnya tidak boleh percaya begitu saja pada tim penyeleksi calon rektor. Presiden harus memahami betul latar belakang calon rektor agar tidak kecolongan. Ini berguna untuk menangkal calon rektor yang radikal. Selain itu, agar calon rektor yang minim karya tidak memiliki peluang untuk duduk di kursi rektor.

Mengingat pemilihan rektor ditangani langsung oleh Presiden, kampus tidak perlu repot-repot lagi menyelenggarakan pemilihan rektor. Kampus tidak perlu membuang-buang dana kegiatan. Dan tak ada pihak tertentu – terutama mahasiwa – yang khawatir dana pemilihan rektor dikorupsi. Ini mengingat dalam pemilihan rektor rawan terjadi korupsi.

Saya tak dapat membayangkan wajah pejabat kampus yang korup ketika mendengar wacana pemilihan rektor oleh Presiden itu. Mungkin wajah mereka pucat karena tak bisa lagi menjarah sisa dana pemilihan rektor itu. Mungkin mereka akan bermanuver. Dana kegiatan yang awalnya dianggarkan untuk pemilihan rektor dialihkan untuk kegiatan yang lain yang lebih besar dengan melibatkan Badan Even Mahasiswa (BEM). Dengan prinsip fair dan adil, sisa dana kegiatan itu kemudian dibagi rata, meski di belakang mereka masih suka main kucing-kucingan.

Waduh, saya kok malah ngelantur bahas soal anggaran kegiatan… kayak staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja! Baiklah, jadi begini. Intinya, jika Presiden tertipu dengan muka manis dan rayuan manis calon rektor itu, maka lahirlah rektor-rektor yang tidak berkarakter, tidak berkualitas, bahkan tidak profesional. Lagi-lagi jangan heran jika di kemudian hari ada rektor yang terpilih akan tetapi publik mengenalnya tidak aktif berkarya. Jangan sampai pula di kemudian hari diketahui salah satu karyanya hasil plagiat atau hasil penelitian mahasiswanya.

Sungguh memalukan memiliki rektor macam itu. Jika kampus dipimpin oleh rektor macam itu, tentu mahasiswa macam Topik, wa bilkhusus si Udin, akan bertanya-tanya, “Kobisa Pak Presiden milih (dia)? Apa rahasianya, ya…?” Orang-orang pun akan berkomentar, “Ya bisalah… dia (rektor itu) kan pintar ngelobi, jaringannya kuat, cuma itu yang dia andalkan.”

Perlu dicamken, rektor macam itu biasanya jago kandang. Ketika memberi sambutan, misalnya, dia begitu vokal beretorika dengan gaya khasnya yang ciamik, tapi tidak pernah mau berkaca terhadap kualitas karya yang telah dilahirkannya, bahkan tidak menghiraukan aktif tidaknya berkarya. Sementara di luar kandang, rektor macam itu lebih tertarik membicarakan perkembangan pembangunan kampusnya ketimbang SDM-nya, apalagi karyanya. Baginya, obrolan bernada akademik hanya mengurangi romantisme jaringan.

Saya jadi pesimis ketika rektor macam itu dilepas dalam acara seminar di kampus-kampus. Tentu ia akan termegap-megap menyampaikan materinya, justeru lebih banyak ngocol untuk menutupi isi otaknya yang kosong kopong. Tapi rektor macam dia cukup piawai memainkan situasi, bahkan lihai menguasai forum. Ketika ada di tengah-tengah Kongkow Nasional Forum Rektor Indonesia, misalnya, rektor macam dia itu bisa diandalkan. Dengan kepiawaian dan kelihaiannya itu, dia mudah berbaur dan tidak canggung, terlepas rektor yang lain menyinggung karyanya atau tidak.

Karena rektor macam itu lahir dengan bermuka dua, maka tidak boleh dibiarkan leluasa berkeliaran di kampus. Mundur dari jabatannya sangat mulia ketimbang digulingkan secara paksa. Jika dia dibiarkan, sangatlah berbahaya. Dari bermuka dua akan merambat menjadi radikal, bahkan fasis. Bermuka dua, radikal, dan fasis adalah virus yang dapat mematikan syaraf otak. Jika virus ini akhirnya menulari mahasiswanya, kelak kampus akan melahirkan wisudawan/wisudawati bermuka dua, radikal, dan fasis. Sebelum itu terjadi, selamatkanlah mereka dari rektor macam itu.

Hidup Mahasiswa!