BAGIKAN

Selain kencing sembarangan di pintu kantor rektorat atau menggambar logo palu-arit di kaca mobil dekan, ternyata, menggelar barang-barang bacaan pun dilarang di kampus. Kencing sembarangan di pintu kantor rektorat boleh saja dilarang. Setidaknya, teman-teman mahasiswa harus menghargai jerih payah pekerja cleaning service yang selalu meruwat kantor birokrat supaya bersih nan harum-mewangi. Soal pelarangan menggambar logo palu-arit, mungkin si birokrat yang punya mobil takut kalau kena cap komunis: bisa dipecat. Namun muramnya, saya belum pernah mendapat berita soal pintu kantor rektorat yang dikencingi atau kaca mobil dekan yang digambari palu-arit. Ah, betapa tidak hepi-nya kampus masa kini.

Ketidak-hepi-an di kampus pun terasa berlipatganda tatkala aktivitas menggelar barang-barang bacaan (perpus jalanan) mulai dianggap ilegal. Rasanya miris mengetahui penjelasan Muhammad Idra Faudu, pegiat Komunitas Rakyat Sastra, yang membuka perpus jalanan dan terpaksa harus bubar di Taman Batu, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FE UMY). Melalui kanal berita Ekspresionline-saya lulusan sini lho, Idra mengakui bahwa pembubaran ini sudah menimpa berkali-kali.

Ada alasan birokratis bahwa mengadakan perpus jalanan adalah perbuatan tanpa izin. Maka, yang tanpa izin pihak birokrat harus memaklumi kalau sewaktu-waktu dibubarkan. Kalau begini, birokrat institusi pendidikan sudah bukan lagi sebagai otoritas penjamin hak-hak intelektual-edukatif melainkan menjelma lembaga tiran penentu nalar. Nurani mahasiswa bisa mati bila nalar diatur-atur. Apakah ini yang sedang diinginkan birokrat kampus UMY?!

Saya tidak bermaksud suudzon tapi membela ruang bacaan itu perlu. Ruang yang dibatasi akan menyebabkan pemikiran sempit, apalagi soal membaca. Perlu saya jelaskan bahwa membaca itu bukan hanya aktivitas mengenal kata-kata, paksaan tugas kuliah, atau ngefans kepada penulis. Ada pendidikan karakter yang tidak sehebat ajaran para dosen kepada mahasiswa dari kegiatan tersebut. Orang-orang gemar membaca bisa memiliki empati lebih terhadap wacana dalam literatur-literatur yang mereka kenali, hayati, hingga cintai melebihi pacar sendiri. Juga, terjadi proses pendayaan nalar sehat supaya tidak asal sikat bila ada yang berbeda pendapat. Prinsipnya, manusia bisa menemukan sifat-sifat manusianya dengan keseringan membaca; bisa tahu bedanya manusia dibanding binatang. Nah, apabila ruang membaca diberangus, ini sama halnya menutup akses ruang kemanusiaan. Apa mau membuka lebar ruang kebinatangan? Binatang saja membaca tanda-tanda alam kok.

Dari analisis itulah, saya yakin tidak sepakat bila ruang membaca macam perpus jalanan di kampus harus dibubarkan dengan dalih tanpa izin. Hal itu menyakitkan para perindu bacaan gratis dalam kampus yang selama ini belum banyak kampus bisa mewujudkannya. Analoginya, birokrat kampus layaknya bapak yang memberangus hubungan asmara anak perempuannya dengan lelaki baik yang sedang didamba. Padahal, si bapak belum bisa menjadi contoh lelaki baik bagi anak perempuannya. Dengan analogi demikian, saya sedang tidak menyindir seorang bapak manapun yang melarang anak perempuannya saya dekati. Alhamdulillah, belum ada yang melarang.

Ibarat saya sebagai teladan, saya tidak melarang para gebetan membaca hati saya. Saya selalu memberi kesempatan perempuan manapun mempelajari saya; belajar bareng saya. Ada perasaan tidak tega kalau harus menghalau mereka. Berkat dari keasyikan membaca hati saya inilah, dengan ruang hati selebar-luasnya, acapkali para gebetan saya tidak hanya ngomongin urusan pribadi. Obrolan kami bisa saja mengarah pada persoalan kaum tani, modus komersialisasi, atau jurang pemisah antara saya dengan gebetan  si miskin dan kaya. Yang saya alami ini merupakan kenyataan progresif dari aktivitas menggebet, eh membaca. Nggebet adalah ideologisasi, bukan? Itupun tanpa saya menggelar pesona sana-sini.

Perpustakaan Jalanan Komunitas Rakyat Sastra tentunya bukan ajang tebar-menebar pesona belaka. Kalaupun ada yang terpesona, itu efek dari aktivitas yang bermaksud baik. Manifesto kedepannya adalah menyediakan bacaan yang layak wacana untuk dikonsumsi mahasiswa. Mungkin mereka sadar betul bahwa minat baca mahasiswa di kampusnya cenderung rendah. Kalau minat baca rendah, bagaimana daya bacanya? Daya baca iniah yang nantinya bisa menggugah kesadaran kritis mahasiswa agar tahu bagaimana ilmunya diterapkan berpihak kepada masyarakat. Tanpa daya baca mumpuni, saya ragu kalau teman-teman mahasiswa bisa mengetahui mana yang salah dan benar. Ini mempengaruhi keberpihakan akademisi kepada si penindas atau tertindas. Maka menutup ruang-ruang bacaan, karena dianggap ilegal sekalipun, sama saja dengan mendukung modus manipulasi kesadaran mahaiswa. Yakni, manipulasi yang membikin mahasiswa kian naif dari realita sekitarnya. Sama halnya ketika saya menutup akses para gebetan untuk membaca hati saya, itu artinya saya telah membuat  mereka tidak sadar bahwa saya ini keren.

Menurut saya, adalah kemunafikan bila selama ini banyak dosen atau birokrat kampus mengeluh perihal budaya literasi mahasiswa; baca-diskusi-menulis cenderung rendah. Namun kenyataannya, mengedarkan bacaan saja dilarang. Entah apa motif para akademisi profesional mengeluhkan hal demikian dengan mahasiswa sebagai sasarannya. Apakah mereka sedang mendikte daya intelektual mahasiswa? Sementara mereka sendiri tidak mau paham bagaimana susahnya membangun daya intelektual dan budaya literasi di kalangan antarsesama mahasiswa.

Saya curiga, jangan-jangan perbuatan memperolok budaya literasi mahasiswa hanyalah modus supaya para akademisi profesional terlihat agung dan memperoleh kehormatan dari kaum mahasiswa; supaya dianggap orang berilmu tinggi. Lagi-lagi, ada praktek dramaturgi sosial di kampus, fakingsyit! Saran saya kepada rektor, menteri, atau pimpinan yayasan akademik: daripada menutup ruang-ruang bacaan ilegal di kampus, lebih mulia menutup akses karir para akademisi profesional yang berlagak sombong mengolok-olok budaya literasi mahasiswa namun ternyata mereka makhluk kurang baca. Memberantas kemunafikan itu sama progresifnya dengan memberantas buta wacana.

Apa yang digiatkan Idra dan kawan-kawan patut dibenarkan. Kita jangan terlalu mudah membenarkan legalitas yang dianut suatu kampus. Semua hanya berujung kedok jika selalu dikaitkan pada legalitas. Siapa yang berkuasa, itu yang bisa seenak-mulutnya mengumandangkan legalitas. Legalitas bisa saja menindas tapi penguasa tak peduli asalkan legalitas bisa menjadi senjata pembungkam nalar, yang artinya bila nalar tebungkam, maka amanlah sudah kekuasaannya. Sungguh ini modus kekuasaan khas gagasan Machiavellian, dimana aturan hanya boleh ditegakkan bilamana aturan tersebut bersifat pragmatis menyokong kekuasaan. Sebab itu, kita harus curiga pada legalitas yang selalu dijadikan alasan untuk menghalangi suatu perbuatan–walau itu perbuatan baik semacam berbagi bahan bacaan. Selanjutnya, kedok apa yang disembunyikan birokrat UMY dengan legalitasnya, hanya Idra dan kawan-kawan yang tahu. Yang jelas, legalitas bukanlah jawaban adil untuk melarang orang berbagi bacaan.

Masih berkaitan soal kekuasaan. Perbuatan melanggengkan kuasa memang bisa terjadi di institusi akademik. Meminjam pemikiran Pierre Bourdieu, sosiolog pendidikan, lembaga pedidikan adalah arena untuk mencipta “dominasi simbolik” dengan cara melakukan sensor atau pelarangan terhadap individu atau kelompok tertentu. Motifnya jelas, mempertahankan suatu kebenaran supaya diamini oleh peserta didik di dalamnya. Peserta didik yang patuh dan tidak sadar, turut serta semakin melanggengkan kekuasaan. Bila perpus jalanan dianggap ilegal di UMY, dan mahasiswa-mahasiswi banyak yang mengiyakannya, berarti para peserta didik di kampus turut menguatkan kangkangan kuasa birokratnya. Efeknya? Para peserta didik akan iya-iya saja mematuhi aturan-aturan lainnya. Mahasiswa-mahasiswi tidak akan tahu betapa baik atau buruknya kebijakan para pejabat kampus. Atau efek paling latennya, mereka jadi manut saja bila kampusnya mem-branding bahwa institusinya adalah pelayan edukasi intelektual terbaik namun nantinya akan jarang ada yang mempertanyakan soal keberpihakannya kepada masyarakat. Kampus pun jadi lembaga alienasi paling cihuy.

Kawan-kawan pegiat perpus jalanan pun bisa menjadi alternatif penawar berkesadaran mahasiswa. Dari mereka, gerakan berbagi literatur bisa menjadi pisau bedah menelusupkan wacana-wacana baru yang belum pernah dibaca kalangan mahasiswa-mahasiswi. Masih memakai analisis Bourdieu, pegiat perpus jalanan punya semacam habitus membaca, menulis, dan berdiskusi. Bila habitus ini ditularkan kepada kawan-kawan mahasiswa di kampusnya, tentunya habitus akan menjadi modal intelektual mahasiswa-mahasiswi UMY; sebuah modal intelektual yang nantinya menjadi kontrol kebijakan birokrat kampus.

Dari penjelasan-pembedahan ngak-ngik-ngok saya di atas, bukankah bisa dinyatakan bahwa secara filsafati, perpus jalanan komunitas sastra di kampus memiliki makna dan peran yang semulia-mulianya kebaikan? Lalu, apa yang harus dilakukan kawan-kawan komunitas dalam menghadapi tuduhan ilegal ini?

Show up terus kepada khalayak mahasiswa adalah jalan terbaik. Sudah seharusnya tindakan pelarangan (ilegalisasi) dilawan dengan memainkan citra; menunjukkan bahwa birokrat kurang kerjaan dengan cara merusuhi ruang bacaan. Bangun dan bangun terus citra bahwa kalian makhluk-makhluk protagonis pantang menyerah yang memiliki peran menolong mahasiswa-mahasiswi dari matinya daya kesadaran. Atau, setidaknya kalian bisa lebih dekat menjawab kebutuhan baca teman-teman mahasiswa dibanding perpustakaan versi birokrat akademik. Kalau bisa, tularkan virus berperpustakaan kepada kawan-kawan UMY lainnya; makin banyak perpus jalanan di kampus, itu makin progresif, makin mempesona! Birokrat pasti kelabakan! Coba aja deh…!

Pegiat perpus jalanan komunitas adalah potret orang-orang Freireian atau Dewantaraisme yang sadar bahwa mazhab pendidikan pembebasan harus tetap dihembuskan di balik kokohnya bangunan pendidikan kapitalistik. Semoga hembusan itu menjadi angin sepoi-sepoi hingga mewujud badai yang bisa merobohkan rezim pendidikan kapitalis. Karena, model pendidikan khas rezim kapitalis lah yang kerap mengumandangkan aturan-aturan tak humanis seperti melarang bacaan dan ruang-ruang ekspresinya.

Kasus yang menimpa kawan-kawan Komunitas Rakyat Sastra di UMY adalah wujud tren larang-melarang yang kini latah (atau sengaja dilatahkan) oleh birokrat-birokrat kampus. Tujuan latennya cuma satu: pendidikan demi kekuasaan bukan pemerdekaan. Saya yang tidak gemar kuliah ini jadi merasa konyol mengetahuinya; mahasiswa Unnes dilarang demonstrasi, mahasiswa UNY dilarang menyanyi Darah Juang, lalu mahasiswa UMY dilarang membuka ruang baca. Lantas, aktivitas macam apakah yang boleh dilakukan mahasiswa-mahasiswi di kampus? Mungkin, kencing sembarangan di kantor rektorat boleh dilegalkan!