BAGIKAN

Setulus-tulusnya, saya mohon maaf lahir-batin apabila nanti terbitnya pamflet digital ini mengganggu suasana berlebaran Tuan Jokowi yang menjabat Presiden NKRI. Saya jamin tidak akan ada seruan makar samasekali dari kegelisahan hati saya paling mendalam ketika harga-harga sembako menjulang tinggi menjelang lebaran. Lagipula, makar tidak lebih simpatik daripada bermaaf-maafan dengan mantan kekasih orang lain. Justru, kegelisahan hati saya kian meresahkan ketika bayang-bayang ketupat bergelantungan di angan.

Pokok permasalahannya ialah ketupat berbahan baku beras. Mengingat beras, saya jadi tidak terlupa akan janji agung Tuan Jokowi ketika beliau bersilaturahmi ke Merauke pada Mei 2015 silam. Dengan gagahnya, Presiden NKRI tersebut menyatakan akan mengkonversi 1,2 juta hektar lahan menjadi sawah dalam jangka 3 tahun untuk mewujudkan mimpi indah swasembada pangan. Mimpi yang mulia, bukan?

Belum pula terwujud mimpi indah itu, kenyataan buruk sudah menimpa masyarakat adat lokal. Jangankan bermimpi indah swasembada pangan nasional, suku-suku asli setempat saja kesulitan memperoleh sagu. Sagu-sagu nan mengenyangkan itu makin tercerabut dari habitatnya; berganti padi dan sawit. Semuanya gegara megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Megaproyek tersebut memanglah telah diresmikan sejak 2010 di bawah Rezim SBY. Hasrat penguasa negara ialah Indonesia mampu berswasembada pangan dan energi sekaligus mampu menjualnya di pasaran global. Dengan begitu, wajarlah jika banyak perusahaan multinasional beramai-ramai ikut menggarap MIFEE. Karena harga pangan dan energi pasti semakin mahal di pasaran global. Lahan pangan kian berkurang, energi non-fosil sedang dicari-cari. Kalau urusan global sedang krisis pangan atau energi, penguasa negara dan kapitalis multinasional bisa meraup untung. Keuntungannya menggiurkan, bosss…. Tetapiiii… orang-orang Malind Anim (boleh juga disebut Marind) selaku masyarakat asli hanya kena getah pahit alias merugi.

Berdasarkan sekian kajian yang saya pelajari, orang-orang adat di Merauke jauh dari mendapatkan manfaat baik akibat berlangsungya megaproyek MIFEE. Mereka cenderung menjadi korban ekspansi nafsu korporat pangan-energi. Sudah lahan sagu dibabat, tanah dirampas, sungainya tercemar, mau diapakan lagi? Mau diperbudak di tanah sendiri? Itu mah megaproyek kurangajar, Tuan!

Salah satu dari sekian banyak kasus tidak memanusiakan yang pernah saya amati ialah kerugian yang diderita orang-orang Kampung Zanegi akibat ulah perusahaan grup Medco. PT. Selaras Inti Persada (SIS), perusahaan di bawah Medco, mengekspansi hutan di wilayah Zanegi demi kepentingan bisnis serpih kayu. Demi keuntungan menggiurkan bisnis ini, SIS membabat banyak pohon di hutan. Bayangkan saja, produktivitas SIS mencapai jutaan kubik per tahun yang artinya membabat hutan sampai ratusan ribu hektar.

Bagaimana kabar buruk akibat pembabatan hutan?

Orang-orang Zanegi makin kesulitan cari makan. Umbi-umbian dan sagu semakin jarang ditemui. Hewan-hewan buruan pun lari entah kemana karena terganggu suara bising mesin penjarah hutan. Ikan-ikan mati keracunan akibat mengalirnya limbah beracun dalam air sungai. Segala penyakit pun mendera fisik warga di Zanegi.

Sekitar 2012-2013, banyak anak menderita malnutrisi (gizi buruk) yang mengakibatkan pertumbuhan fisik tidak normal. Tercatat ada 5 anak di Kampung Zanegi kehilangan nyawa. Pemerintah pun mencoba menyantuni bencana kemanusiaan tersebut dengan mengirim beras. Namun apa guna beras jika sistem pangan masyarakat asli yang sudah berdikari sejak lama justru diberangus secara brutal? Beras bukan solusi. Sebaliknya, beras adalah simbol penguasa untuk menundukkan masyarakat lokal. Sungguh kolaborasi kurang jenius khas penguasa-pemodal dalam megaproyek pemusnahan kearifan lokal. Jahanamnya lagi, di sana masih banyak perusahaan siap menebar bibit sawit yang tidak ramah terhadap alam setempat.

Kampung Zanegi hanyalah suatu wilayah nahas yang dikorbankan demi bergairahnya nafsu megaproyek MIFEE dan Medco adalah satu dari sekian aktor antagonis di Merauke. Apabila para pembaca pamflet digital ini merasa tergugah rasa kemanusiaannya, maka pakailah nalar untuk ngepoin data-data kasus ini, cari referensi, dan dilanjut analisa. Lebih berperikemanusiaan lagi jikalau mau bersolidaritas. Itu tandanya dikau paham ihwal mensyukuri nikmat.

Wahai pembaca, tahukah kamu bahwa Medco adalah grup perusahaan yang bergandengan tangan dengan negara dalam membuka lumbung beras seluas 1,2 juta hektar? Mau berapa nyawa orang lokal lagi yang akan ditumbalkan?

Sejatinya, orang Marind sudah memiliki sistem adat tersendiri dalam pengelolaan lahan alam dan sumberdaya. Menurut catatan-catatan Laksmi A. Savitri, antropolog, dalam bukunya Korporasi & Politik Perampasan Tanah diungkapkan bahwa Marind begitu bijaksana dalam menyinergikan pola hidupnya bersama alam supaya kesejahteraan hidup bisa berlanjut sampai ke anak-cucu tanpa adanya kerusakan alam.

Hal itu terbukti dengan tata cara Marind membagikan tanah kepada marga-marga di bawahnya. Tiap marga punya tanah yang diolah sebagai kebun sagu atau tanaman lainnya. Beberapa marga tergabung dalam sebuah kampung. Di bawah kolektivitas kampung, marga-marga pun bekerja untuk mengolah tanah dan mengambil hasil kebun yang segala aktivitasnya sudah disepakati melalui musyawarah. Adapula aturan mengambil tanaman hutan dan berburu binatang seperlunya supaya bisa dimanfaatkan untuk waktu lama.

Maka itu masyarakat Marind mengenal kearifan adat berupa totemisme. Kearifan tersebut berupa menjaga terpeliharanya totem-totem lokal. Apa itu totem? Kalau belajar antropologi, totem merupakan simbol suci yang disematkan kepada benda alam atau binatang. Misal di Marind ada sebuah marga yang harus menjaga totem berupa “babi” atau “sungai”, maka itu menjadi tanggungjawab marga tersebut agar objek tersebut tidak punah atau rusak. Perlu diketahui, tiap marga memiliki totemnya masing-masing. Jadi, tanpa harus ada anjuran merawat kelestarian alam dari versi titah negara pun, masyarakat adat Marind sudah lebih paham dan bijak.

Ironisnya, megaproyek MIFFE datang dengan versi kebijakan yang terasa angkuh; merasa lebih sanggup memberdayakan. Menyepakati gagasan Friedmann dan McMichael soal rezim pangan, bahwa pangan bukan hanya komoditas namun juga soal hubungan antarpelakunya (negara-pemodal dengan masyarakat adat) dan urusan kekuasaan. Apa yang berubah dari sistem pengelolaan pangan juga akan mengubah tata kehidupan masyarakat. Ini yang kini terjadi terhadap orang-orang Marind, yang tadinya bisa sejahtera tanpa adanya industri, kini mereka harus terlunta-lunta menafkahi hidup. Beberapa dari mereka menyerah dan bekerja kepada perusahaan-perusahaan penggarap megaproyek namun upah tak juga memenuhi standar hidup yang menjadi lebih mahal.

Berdasarkan data yang diolah Laksmi A. Savitri tentang perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran warga Kampung Zanegi, hanya kerugian dalam hitungan rupiah yang diperoleh. Pendapatan menurun drastis dari sekitar 6 juta rupah menjadi 1 juta rupiah. Sedangkan, pengeluaran meningkat dari sekira 600 ribu rupiah menjadi 800 ribu rupiah.

Kalau sudah tahu begitu dan megaproyek tersebut sangatlah merugikan masyarakat adat di Merauke, apakah Tuan Jokowi belum sempat blusukan ketika berjanji akan mengkonversi jutaan hektar lahan menjadi lumbung beras? Kenapa tidak membudidayakan sagu, Tuan? Apakah mem-beras-kan Merauke adalah hasil deal negara di bawah tekanan pemodal?

Sekiranya begitu saja pemaparan mengenai kenapa saya terganggu bayang-bayang ketupat pada momen menjelang lebaran. Tiada lain karena terngiang janji Tuan Jokowi yang menjabat Presiden NKRI untuk menyebar benih-benih padi di atas lahan sagu. Kalau saya yang nantinya dalam lebaran ini bisa berkenyang-kenyang ria akibat ada beras dalam perut, tapi sesungguhnya hati saya selalu gelisah.

Saya merasa seakan ditampar petir di malam takbir sekaligus kejatuhan mercon berton-ton karung beras. Di saat lebaran ada beraneka makanan, terngianglah saya pada janji manis swasembada pangan. Memandang genangan kuah opor malah terbayang sungai-sungai di Merauke yang tercemari MIFEE. Ayam-ayam dalam kuah opor malihrupa menjadi ikan-ikan mati yang sungainya tercemari. Mau santap ketupat; ingat beras, ingat jutaan hektar sawah yang menyingkirkan sagu.

Sempurnalah siksa batin saya saat lebaran membayang orang-orang Marind kelaparan di ambang kemiskinan. Itulah pelajaran berpuasa saya selama Ramadhan, yakni bersolidaritas merasakan perihnya orang-orang lapar. Apakah Tuan Jokowi juga merasakannya?

Lebaran sudah lewat, tapi bayang-bayang ketupat kian menyisakan perih. Dibanding pesona para gebetan, bayang-bayang itu lebih menjadi hantu saat melangsungkan reuni dan halal bil halal. Hantu yang bersemayam dalam benak dan memburu waktu saya untuk menuntaskan pamflet digital ini dalam rangka literasi edisi lebaran. Bukankah sudah menjadi kewajiban sesama muslim untuk saling mengingatkan, Tuan? Blusukan-lah Tuan ke Merauke sana dan jangan bagi-bagi ketupat, akan tetapi tanamlah sagu dan dukunglah masyarakat adat berswasembada sekaligus gagalkan MIFEE.

Berlebaran di Jawa, sudah menjadi tradisi untuk menyantap ketupat. Saya agak kesulitan untuk memboikot hal demikian. Padahal, beberapa gebetan sudah mengirim pesan agar saya main ke rumahnya. Inilah yang membikin saya mengurungkan niat untuk sekadar main ke rumah gebetan. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk menyantap ketupat-opor ayam racikan para gebetan.