BAGIKAN

Tanpa mengabari saya terlebih dahulu, Jokowi    yang menjabat Presiden NKRI    menyambangi Kulon Progo. Mengetahui ia menyambangi Kulon Progo pada 27 Januari 2017, membuat kekesalan saya berlipat ganda.

Pertama, saya kesal karena ia tidak berusaha menelepon atau mengirim short message service (SMS) kepada saya pada jauh-jauh hari sebelumnya. Padahal jika ia mengabari mau bertandang ke Kulon Progo, saya pasti sudah balik dari seberang Nusakambangan ke Yogyakarta dan minta dijemput di kawasan Kotagede. Maklumlah, saya sebagai rakyat yang merasa anggarannya dipakai presiden, saya pikir sudah menjadi hak saya untuk semobil bersama Jokowi sekaligus dikawal Paspampres.  Dan, bila nanti sampai di Temon, Kulon Progo, saya minta untuk diturunkan di barisan rakyat yang menolak pembangunan bandara dan berharap Jokowi pun akan mengikutinya. Sebab, saya yakin, sebagai seorang metalhead, Jokowi akan semakin bergairah berada di kerumunan massa. Pula, jiwa berontaknya akan bangkit dan ikut-ikutan menolak bandara sambil dikawal Paspampres. Keren, bukan?!

Kedua, kekesalan yang satu ini benar-benar tidak bisa ditolerir. Dengan pede-nya     tanpa konsultasi ke saya terlebih dahulu      Jokowi malah merestui groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA); kandidat bandara baru pengganti Bandara Adisutjipto, di Temon, Kulon Progo.

Kekesalan saya yang berganda ini membikin jiwa pendakwah saya on fire. Sebagai golongan selo yang sibuk menjaga kewarasan, saya merasa memiliki tanggungjawab moral untuk menasihati penguasa-penguasa. Setidaknya, saya mesti mengajak mereka yang berkuasa untuk mengintrospseksi diri sendiri.

Maaf, bukan berarti saya lancang. Sebagai penganut pepatah “sing waras, sing ceramah”, saya hanya bermaksud menceramahi ente-ente yang menurut saya keblinger. Sebab, menempatkan megaproyek sambil memandang sebelah mata kemandirian ekonomi masyarakat sekitarnya merupakan laku rezim keblinger. Dan, jika aliansi masyarakat waras-progresif sudah mengingatkannya namun para anggota rezim tetap ngeyel, maka izinkanlah saya, selaku penghuni rumah di bekas Alas Mentaok, untuk memaparkan nasihat     suplemen kewarasan jiwa     kepada para dedengkot rezim yang merestui NYIA.

Kepada Dirut Angkasa Pura 1 (AP 1), Bupati Kulon Progo, Gubernur Yogyakarta, dan Presiden NKRI, mohon simak ini baik-baik!

Membangun bandara tidaklah sesempit mbangun rumah kos-kosan/kontrakan, apalagi lapak angkringan. Tentunya, membangun wahana ini mesti mengosongkan berbanyak-banyak hektar lahan. Dari hektaran lahan itu, hiduplah rakyat dengan pelbagai hajatnya. Memang sih, ada anggota masyarakat yang pro terhadap proyek ini. Namun, memahami mereka yang menolak adanya bandara itu jauh lebih penting. Mereka bukan menolak tanpa sebab. Kewarasan akan masa depan yang sejahtera; sentosa hingga ke anak-cucu, menjadi dasar argumen penting.

Sewaras saya memahami, petani-petani yang menolak NYIA di Temon, Kulon Progo, benar-benar golongan masyarakat yang menghormati hajat hidup bersama. Mereka tidak main-main dalam menolak bandara baru. Wacana kemakmuran pangan telah terbukti bila kita mau mengunjungi suburnya lahan pasir di sana. Ini artinya, mereka tak mau egois dengan apa yang mereka miliki. Mereka punya anggapan bahwa kesejahteraan pertanian adalah dasar penjaminan bagi kelayakan hidup bersama; tanpa kemandirian pangan, berarti bangsa sedang merugi. Apakah proyek-proyek infrastruktur yang disebar di seantero jagat Nusantara benar-benar bisa bikin kita semua berperut kenyang?!

Dengan landasan inilah, mereka tidak semata-mata buta mengiyakan janji-janji pemerintah demi berdirinya NYIA.  Mungkin dengan adanya bandara, sirkulasi uang bisa disebar di sana. Tapi dari arus uang yang nantinya mengalir di sana,  apakah semua rakyat bisa benar-benar menjaring laba?

Maka pertanian yang sudah terbukti makmur adalah landasan ekonomi yang benar-benar tak perlu ditutupi oleh landasan pacu pesawat. Jika landasan kesejahteraan ini ditutup, saya khawatir, rakyat setempat hanya akan puas menonton pesawat-pesawat yang lewat di atas kepala.

Apalagi, kalkulasi hasil pertanian di sana dalam jumlah ton per hektar pada periode setahun begitu menakjubkan. Begini rinciannya; semangka: 90 ton, gambas: 60 ton, melon: 180 ton, terong: 90 ton, dan cabai: 30 ton. Jadi kalau ditotal, aktivitas pertanian di sana mampu menghasilkan komoditas sebanyak 450 ton/hektar/tahun dari 5 varian tanaman pangan. Belum lagi, jumlah pekerja untuk menggarap zona pertanian produktif itu minimal membutuhkan ribuan orang. Sedangkan, jumlah minimal pekerja yang dibutuhkan ialah 4000 orang (di lahan cabai) dan maksimalnya sebanyak 60000 orang (di lahan semangka atau melon)    belum termasuk di lahan terong dan gambas yang ternyata membutuhkan jumlah pekerja di atas 10 ribu orang. Bagaimana nih penguasa, ente-ente pusing dengan data kalkulasi tersebut? Atau pusing membayangkan laba dari adanya aerotropolis/kota bandara?!

[Mau tahu data di atas diambil dari mana? Data tersebut dihimpun oleh tim #JogjaDaruratAgraria (JDA), berdasarkan sumber dari Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP); sindikat kolaborasi data yang valid-terpercaya dan antimanipulasi. FYI: jangan sekali-kali menanyakan data seperti di atas kepada Dinas Pertanian, Bappeda, atau Polsek, apalagi Kodim! Dijamin mengecewakan!].

Membaca data tersebut dan mengamini kesejahteraan perekonomian lokal di sana, membikin saya ingin mencomot wejangan dari pakar ekonomi bernama Mubyarto. Melalui esainya     Pertanian dan Ketahanan Ekonomi Rakyat  yang terbit pada 1998, almarhum Mubyarto menuliskan, sistem pertanian yang berkelanjutan merupakan potensi strategis; upaya konservasi alam, ketahanan pangan, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi. Dari esai itulah, Mubyarto menyatakan bahwa potensi perekonomian lokal semestinya didukung. Saya pikir, pemikirannya tersebut masih relevan hingga sekarang untuk dibaca kaum sok ngakademis yang masih berilusi mendukung NYIA. Saran saya kepada ente-ente yang berkuasa dan mendukung aerotropolis NYIA, cobalah ente-ente tanyakan kepada Fakultas Ekonomi & Bisinis (FEB) UGM; apakah mereka menyimpan esainya Mubyarto tersebut untuk ente-ente baca? Saya saja     yang men-DO-kan diri dari jurusan pendidikan sosiologi di kampus sebelah UGM   sudah khatam membaca beberapa banyak esai-esai ekonomi bikinan Mubyarto. Apa saya harus menjadi profesor di FEB UGM buat menasihati rezim pendukung NYIA? Gak perlu!

Intinya, dalam nasihat saya ini   sepemahaman dengan pemikiran Mubyarto, kesejahteraan perekonomian lokal janganlah direnggut. Ente-ente yang berkuasa, mestinya paham bahwa rakyat di sana sudah mandiri mengurus kesejahteraannya. Biarkanlah bibit-bibit perekonomian lokal tumbuh tanpa harus mengundang badai kapitalisme global yang disertai bisik angin sepoi-sepoi mitos kesejahteraan. Semestinya penguasa-penguasa yang merasa dirinya adiluhung tak boleh sengaja mengundang badai tersebut; yang bisa memporakporandakan bangunan kesejahteraan umat. Lantas, apa “istimewa”-nya hegemoni kekuasaan lokal bila hasratnya suka mengunduh rente dari arus mimpi globalisme? Tidak ada!

Semakin tidak “istimewa” lagi bila ternyata proyek NYIA sengaja menabrak batas-batas hukum yang sempat disahkan oleh ente-ente yang berkuasa ini. Berdasarkan rilisan pers Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob) yang diumumkan pada 26 Januari 2017 di markas LBH Yogyakarta, dituliskan bahwa NYIA telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang mengarah kepada dua hal: terkait lokasi kandidat bandara  yang rawan bencana (tsunami) dan soal pengadaan AMDAL. Berikut saya paparkan aturan-aturannya supaya ente-ente yang berkuasa sadar kalau sudah kehilangan wibawa.

Terkait lokasi NYIA yang rawan bencana tsunami, ente-ente yang berkuasa terbukti melanggar aturan-aturan berikut: Perpres No. 28/2012 Tentang RTR Jawa-Bali menyebutkan bahwa Kulon Progo rawan bencana alam geologi (pasal 46, ayat (9), huruf d.), Perda Provinsi DIY No. 2/2010 Tentang RTRW DIY menyatakan bahwa sepanjang kawasan pantai Kulon Progo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (pasal 51, huruf g.), dan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 1/2012 Tentang RTRW Kulon Progo pun secara jelas menyatakan bahwa Kecamatan Temon termasuk salah satu wilayah rawan tsunami (pasal 39, ayat (7), huruf a.).

Berikutnya, terkait persoalan lingkungan dan studi AMDAL yang belum beres, para pemrakarsa NYIA jelas-jelas terbukti mempecundangi hukum. Bagi ente-ente yang sok berpedoman hukum, semestinya paham bahwa dokumen AMDAL harus diterbitkan sebelum menetapkan lokasi megaproyek. Terlebih lagi, jika terbukti lokasi megaproyek dinyatakan tidak layak dalam kajian AMDAL       termasuk lokasi rawan bencana tsunami, maka izin lokasi tidak bisa diterbitkan.

Walau sebenarnya saya bosan, dengan terpaksa, saya beritahu beberapa ketentuan hukum yang ente-ente langgar: PP No. 27/2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa AMDAL harus disusun pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan (pasal 4, ayat (1)), apalagi UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PP No. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengumumkan ada empat tahap pengadaan tanah; tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Dan, dalam “tahap perencanaan” itulah terdapat amanat bagi pemrakarsa megaproyek untuk membikin dokumen perencanaan pengadaan tanah yang mematuhi studi kelayakan. Maka adanya dokumen AMDAL pun harus sudah tercipta pada tahap tersebut.

Jika mau dilogis-logiskan, penetapan lokasi NYIA di Temon, Kulon Progo, yang berdasarkan SK Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara untuk Bandara Baru di DIY bisa dibilang tidak sah karena sebelum adanya pengadaan tanah, dokumen kajian AMDAL sudah harus diterbitkan. Sementara hingga memasuki agenda groundbreaking kemarin, pihak AP 1 malah masih mengurus studi AMDAL. Belum lagi, PP No. 40/2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara menyatakan bahwa menteri harus memperhatikan kelayakan lingkungan dalam menetapkan lokasi bandara (pasal 2, ayat (2)).

Sejujurnya, saya merasa semakin berwibawa setelah menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar oleh para pemrakarsa NYIA. Lantas, ente-ente yang berkuasa dan mendukung NYIA, apakah ente-ente pusing dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas? Lha selama ini, ente-ente pikir, bikin aerotropolis itu gampang?! Astagfirullah……!

Kenyataannya, membangun aerotropolis tidaklah gampang. Terlalu konyol dan gegabah jika para penguasa pemrakarsa NYIA hanya berharap bisa kecipratan arus kapital yang mengalir ke sana. Sementara, rakyat yang menolak NYIA sudah bertahun-tahun memanen kesejahteraan dari ladang tani. Cabai, gambas, melon, semangka, dan terong adalah sumber pangan istimewa; terbukti bergizi dan menghidupi keluarga tani. Jadi, jika ente-ente masih memaksa adanya bandara di sana, cobalah mengudap selai cabai sambil nyeruput jus terong. Mungkin, kudapan macam inilah yang mampu mencerahkan kewarasan dan membikin peka nurani ente-ente yang berkuasa! Juga, jangan lupa cuci muka memakai masker semangka, supaya muka-muka ente kembali berwibawa!

Menerawang betapa peliknya problem pembangunan aerotropolis NYIA ini, saya yang berjiwa agak pendakwah, menyarankan kepada ente-ente yang berkuasa untuk segera mengintrospeksi diri masing-masing. Sungguh tidak berkelakuan baik nan mulia apabila ente-ente sengaja meminggirkan ribuan tani yang sudah bahagia menggarap berhektar-hektar lahannya. Semakin tidak berwibawa lagi, ternyata ente-ente yang memrakarsai NYIA malah ketahuan sengaja meludahi hukum yang selama ini ente-ente gunakan sebagai senjata. Melalui ceramah kurang pendek ini, saya mengajukan pertanyaan kepada ente-ente semuanya: sudahkah ente-ente yang berkuasa membaca basmallah sebelum menentukan kebijakan?

Demikian, ceramah ini saya akhiri. Jika ada pernyataan-pernyataan saya yang menyinggung, anggap saja itu sengaja. Toh, sudah menjadi tugas mulia saya untuk menasihati ente-ente yang berkuasa. Maka segeralah berdoa, mohon keselamatan, dan mengintrospeksi diri masing-masing supaya segera muncul niat baik untuk membatalkan megaproyek NYIA. Jangan lupa juga, selalu dukung dan doakan saya supaya senantiasa istiqomah di barisan perjuangan rakyat dengan jalan menjadi kyai-budayawan idaman di masa depan. Tentu, saya tidak bermaksud menyaingi Cak Nun. Namun bisa jadi, perspektif kebudayaan Butet Kertaradjasa akan usang di masa mendatang. Jadi, segeralah mengidolakan saya!