BAGIKAN

Sebenarnya saya bingung harus menulis apa ketika Syarif yang agung, Redaktur alias Pemotong Rumput siksakampus.com menghubungi saya dan mulai membribik saya biar mau nulis lagi. Ya, saya memang sempat bermuhasabah seperti yang disarankan oleh Kakanda Ulum tercinta. Saya memutuskan berhenti menulis untuk beberapa saat setelah dipanggil pihak fakultas sekitar seminggu yang lalu. Tapi rayuan Syarif yang kedahsyatannya sudah teruji dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI berhasil melunturkan keputusan saya itu. Berhati-hatilah para mahasiswi bahkan mahasiswa dengan sepikan-sepikan maut a la Syarif.

Syarif yang agung memberikan beberapa opsi untuk saya tulis; Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pers Internasional, Hari Ulang Tahun Mantan, sampai hari-hari ku sendiri di sini tanpamu. Tapi opsi-opsi yang ditawarkan Syarif itu terlalu ngeri untuk saya yang terlahir sebagai manusia Sedikit-Tahu-Banyak-Bohongnya-Tapi-Kadang-Kadang-Ganteng-Juga. Saya tak seberani Bung Kholid Rafsanjani yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan selalu membela kaum buruh serta meneriakkan dengan lantang jargon “Ganyang 7 Setan Desa”.

“Saya nulis tentang pembekuan LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) saja, ya.” Saya balas pesan Syarif dengan tawaran lain.

“Wokeh, semangat Bung. Nasib rakjat ada ditanganmu.”

Percakapan kami pun selesai. Tapi apa yang mau saya tulis dari kasus pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros? Saya semakin bingung. Apalagi saya sedang ada dalam masa rehabilitasi setelah saya dipanggil pihak fakultas karena tulisan saya di media sosial di salah satu web Pers Mahasiswa. Saya hanya takut dipanggil lagi dan dipaksa mendengarkan banyak repetisi. Sumpah, keadaan seperti itu sungguh sangat amat membosankan.

Tapi, kasus LPM Poros lebih besar dan tragis daripada apa yang menimpa saya. LPM Poros dibekukan oleh jajaran Rektorat UAD  karena pemberitaan yang ada di Buletin Poros. Tragis bukan? Lebih tragis daripada linangan airmata Cinta ketika melihat Rangga harus meninggalkannya ke New York setelah mencipok basah mulutnya.

Pembekuan LPM Poros adalah sebuah pembredelan gaya baru yang menimpa pers mahasiswa. Hal seperti ini seharusnya tak terjadi di kampus yang dibilang sebagai cerminan negara. Tapi logika tersebut sudah diolak alik semanis madu sehingga memunculkan terminologi baru, yaitu Anak dan Orang Tua. Kampus bak rumah tangga yang harus dijaga tetap harmonis, mahasiswa sebagai anak tidak boleh merusak citra kampus sebagai orang tua yang memberikan dana. Sungguh Konfusiusnistis.

Logika Anak dan Orang Tua memang sangat taktis untuk membungkam organisasi intra kampus. Tapi logika-logika jonru wannabe macam itu seharusnya segera dibasmi dalam kampus. Fasisme pendidikan harus segera dimusnahkan sampai ke akarnya, karena seperti yang diungkapkan Homicide; Fasis yang Baik Adalah Fasis yang Mati.

Pembekuan LPM Poros atas dasar ketidakterimaan pihak kampus atas pemberitaan di Buletin Poros membuat ulu hati saya nyeri. Bagaimana proses belajar berorganisasi mahasiswa yang dianjurkan oleh kampus malah dihalang-halangi oleh kampus itu sendiri. Saya yakin kawan-kawan yang berproses dalam LPM Poros tentunya mengeluarkan berita dalam medianya bukan atas dasar ketidaksukaan pada kampus, tapi lebih pada kepedulian mereka terhadap kampus.

Tapi apa lacur, pihak kampus menganggapnya sebagai hal yang salah, bahwasannya Poros menggerogoti citra kampus, Poros suka menjelek-jelekkan kampus, Poros adalah pembangkang, Poros adalah anak jadah, Poros adalah anak alay, Poros dipenuhi orang-orang dengan ideologi marxisma, komunisma, stalinisma, leninisma, untuma sampai ndasma. Pokoknya poros adalah anak nakal yang harus dihukum. Sudah didanai malah menjadikan citra kampus jadi semakin jelek.

Ayolah Bapak Ibu jajaran Rektorat UAD, jurnalisme tak secetek itu. Pers memang seharusnya memberikan kritik sebagai pilar demokrasi ke empat. Apalagi yang namannya pers mahasiswa, tentunya mereka mengabarkan dengan sudut pandang mahasiswa. Lha, Bapak Abdul Fadlil selaku Wakil Rektor III UAD beberapa bulan yang lalu baru aja bilang tidak alergi kritik.  Kok disentil sedikit kelakuannya sudah kayak kulkas, suka membekukan.

Ingat lho Bapak Ibu jajaran Rektorat UAD, Poros itu pers mahasiswa bukan public relation atau humas kampus. Pers mahasiswa tentu punya ‘watak’ tersendiri dalam proses jurnalistiknya, begitu juga humas kampus. Mereka tak bisa disatukan, layaknya saya dan Sherina yang tak bisa bersatu. Lho saya siapa kok nyambung ke Sherina, saya Sadam yang asli, Mohammad Sadam Husaen bukan Derby Romero.

Oke, lanjut ke kasus Poros.

Bapak Ibu jajaran Rektorat UAD yang saya hormati, Bapak dan Ibu tentunya tahu apa itu pers dan bagaimana kerja-kerjanya. Nah, dengan menyetujui berdirinya LPM Poros tentunya pihak UAD juga setuju dengan kerja-kerja jurnalistik yang akan dikerjakan oleh LPM Poros. Ya begitu itu sudah kerjanya, namanya juga pers mahasiswa, watch dog, salah satu pengontrol kebijakan kampus dan tentunya tempat mahasiswa gaya-gayaan macam Tofix Noerhidajat. Salah jika Bapak dan Ibu jajaran Rektorat UAD menganggap LPM Poros sebagai public relation atau humas kampus UAD.

Lha wong LPM Poros itu tempat mengasah kerja jurnalistik, bukan tempat mengasah kemampuan menulis advertorial. Kalau LPM Poros dianggap sebagai humas kampus seharusnya orang-orang yang ada di dalamnya digaji. Karena public relation atau humas itu lingkupnya sudah ke analisys market, pemasaran dan juga agensi iklan. Perusahaan atau lembaga apapun yang menggunakan jasanya harus merogoh kocek yang besar. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan itu belum?

Mendanai LPM Poros sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) itu tidak sama dengan menyewa agensi iklan. Mendanai Poros itu memang sudah kewajiban kampus. Toh uang yang diberikan juga hak mereka, bukan dari kantong pribadi. Jadi gimana? Mau bikin UKM public relation?

Membekukan LPM Poros pun bukan langkah yang strategis lho, malahan membuat citra UAD semakin buruk. Bagaimana sebuah kampus membatasi kebebasan berpendapat dan berbicara yang diatur dalam undang-undang. Apalagi yang disuguhkanoleh LPM Poros dalam beritanya adalah fakta dan data. Cilaka, bisa makin buruk lho citra UAD.

Seharusnya jajaran Rektorat UAD berpikir ulang ketika membekukan LPM Poros. Alangkah lebih eloknya, jika memang ada keberatan atas pemberitaan yang dikeluarkan oleh LPM Poros, Bapak dan Ibu jajaran Rektorat UAD menggunakan Hak Jawab. Hal tersebut lebih menunjukkan siklus pendidikan yang sehat kepada mahasiswa. Kalau main beku membekukan, nanti ditiru sama mahasiswanya gimana? Kalau nanti para mahasiswa UAD membekukan kampus dengan mogok kuliah gimana? Peribahasa Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari masih berlaku lho.

Lalu untuk kawan-kawan LPM Poros, tetaplah berjuang ‘sebelum mata pena berkarat, dan menolak kembali terisi’.

AKhirul kalam, marilah kita sejenak berdoa bagi jajaran Rektorat UAD Yoyakarta, agar mereka ditunjukkan jalan yang lurus dan terbebas dari logika berpikir yang menyesatkan. Amin.