BAGIKAN

Saya sering heran, kok ya masih saja profesi polisi diidolakan banyak orang di Indonesia. Mulai dari anak-anak Sekolah Dasar sampai mahasiswa-mahasiswi. Bahkan tak jarang orang tua, terlebih yang punya anak perempuan mendamba sosok menantu perwira. Mbok ya melek, kepolisian pernah disebut-sebut sebagai institusi paling korup di indonesia! Setidaknya pada tahun 2013, survei Global Corruption Barometer (GBC) oleh Transparency International (TI) menempatkan kepolisian sebagai lembaga paling korup di Indonesia.

Belum lagi, pada masa-masa sekarang ini. Bapak dan Ibu juga kakak-kakak sekalian tentu masih ingat bagaimana aparat kepolisian memperlakukan ibu-ibu Kendeng. Teruntuk kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi, kalian pasti punya ibu bukan? Coba bayangkan apabila ibu kakak diseret, dipukul dan dibentak-bentak. Ibu-ibu Kendeng pernah mengalami hal itu, dan tebak siapa pelakunya? Aparat! Silahkan akses laman youtube dan cari video dokumenter Samin vs Semen jika kakak tidak percaya sama saya. Padahal apa to yang dilakukan ibu-ibu Kendeng? Mereka hanya menuntut pabrik semen pergi dari bumi Kendeng. Tuntutan mereka pun senada dengan dampak yang terjadi apabila pabrik semen benar-benar berdiri di tanah Kendeng. Sumber mata air akan rusak. Jika sumber air rusak, maka ekosistem sawah juga rusak. Petani tidak bisa menggarap lahan. Njur, bapak karo ibuk meh kerjo opo?

Pada bulan Mei kemarin, polisi juga membubarkan diskusi dan pemutaran film Pulau Buru di Yogyakarta. Mirisnya selain polisi, mereka yang turut menuntut pembatalan adalah anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI Polri. Padahal asal kakak tahu, film Pulau Buru sama sekali tidak berisi ajaran komunisme seperti yang ditakutkan oleh aparat-aparat dan anggota ormas itu.

Sementara yang paling baru adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oknum polisi kepada jurnalis pers mahasiswa Natas Universitas Sanata Dharma, Benidiktus Fatubun. Benidiktus atau yang kerap disapa Benfa diintimidasi oleh salah seorang anggota kepolisian saat hendak meliput pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta pada hari Jumat (15/07). Oknum kepolisian meminta kartu identitas pers Benfa yang jelas-jelas sudah terpasang di leher Benfa. Tak hanya itu, polisi juga meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa milik Benfa. Selain oknum kepolisian, saat meliput peristiwa pengepungan itu seseorang berbaju ketat dengan perawakan besar sempat menarik kerah baju Benfa. Wajahnya tak terlihat karena menggunakan masker. Dia membentak Benfa agar menunjukkan kartu identitas pers. Dia bahkan mendorong Benfa saat Benfa menjawab pertanyaannya.

“Mana surat izinmu?”
“Bukannya ini era keterbukaan informasi, pak?” jawab Benfa.

Hellawww, keterbukaan informasi dijamin oleh Undang-Undang! Publik berhak tahu peristiwa pengepungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan ormas-ormas reaksioner kepada saudara-saudara kita yang tinggal di asrama Papua Kamasan. Dan sudah jadi tugas jurnalis untuk meliput peristiwa semacam itu agar bisa dikonsumsi oleh publik. Biar publik tahu saat anggota ormas meneriaki teman-teman Papua dengan maki-makian, aparat kepolisian yang gagah dan banyak diidolakan mahasiswi ini justru hadir di sana mendukung perilaku barbar tersebut!

Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, Bab dua Pasal empat Ayat satu menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada ayat ketiga juga turut dikatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pada kasus Benfa, sebagai jurnalis dia berhak memperoleh informasi tanpa disertai dengan sederet perilaku intimidasi!

Nih ya kak, ini saya catut dari website CNN Indonesia, Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network pernah merilis sebuah data yang menjelaskan pelanggaran kebebasan berekspresi dari tahun 2015 hingga 2016. Pelanggaran terjadi melalui beragam cara, antara lain melalui pelarangan acara (57, 9 persen), intimidasi (50 persen), pembubaran (21,1 persen), interogasi (10,5 persen), perusakan (5,3 persen), pemberedelan (2,6 persen), dan lain-lain. Pelanggaran yang terjadi juga tak jauh dari isu-isu seperti komunisme (81,61 persen), lesbian gay biseksual dan transgender atau LGBT (5,3 persen), Papua (2,6 persen), alkohol (2,6 persen), dan isu lain. Pelaku pelanggaran paling banyak adalah aparat Kepolisian dengan prosentase sebesar 60,5% disusul TNI 15,8% dan lain-lain.

Jadi apa sebenarnya yang kakak idolakan dari sosok polisi di tanah air sekarang ini? Kalau hanya gagah dan rupawan, mbok kakak tengok bung Kholidraf, pegiat pers mahasiswa yang rajin membela hak-hak masyarakat tertindas.

Negara memang tidak mungkin menghapuskan kepolisian. Negara butuh polisi. Tapi tidak untuk menginjak-injak hak warga negara. Kapan aparat kepolisian bisa arif dalam menyikapi bentuk-bentuk kebebasan berekspresi di Indonesia? Kapan aparat kepolisian bisa bersikap baik pada jurnalis di Indonesia? Teruntuk kakak-kakak mahasiwa dan mahasiswi, kapan kakak bisa berhenti mengidolakan sosok polisi arogan?